Opini: 28-29 Agustus 2025

Oleh: Dominggus Elcid Li
Sosiolog dan peneliti di IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change) Kupang - Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM -  Bulan Agustus bagi Bangsa Indonesia adalah bulan sakral. Tepat di tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya di Jakarta. 

Tepat di tanggal 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan (21) seorang pengemudi ojek on line yang sedang mengantar paket makanan dilindas aparat kepolisian dengan menggunakan kendaraan taktis (rantis) polisi. 

Video ini viral di berbagai platform media sosial. Affan dikabarkan meninggal beberapa jam kemudian. 

Rasa ‘mengamuk’ (amok) orang merdeka dari berbagai penjuru tidak tertahankan di tanggal 29 Agustus. 

Baca juga: Opini: DPR dan Luka Kolektif Rakyat

Serupa dengan di Jakarta, selain kantor polisi, dan kantor DPRD menjadi titik kumpul warga dan obyek pelampiasan kemarahan muncul di berbagai kota di Indonesia. 

Kontras ketidakadilan: Uang dan Standar Pendapatan

Sebelumnya sejak tanggal 25 Agustus 2025 aksi massa spontan terjadi di Jakarta di depan Gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).  Warga tanpa komando tunggal muncul dan bertemu dan melakukan protes. 

Eskalasi konflik yang bermula dari angka kenaikan gaji maupun tunjangan dari anggota DPR dianggap mencapai kondisi puncak kontras simboliknya dengan dilindasnya pengemudi ojek on line.

Tanpa dikomando aksi pun bermunculan dan berkelanjutan. Kini warga tak hanya protes dengan tarian ceria anggota DPR, tetapi juga mempertanyakan kematian tragis bagi dia yang bekerja dengan sepenuh tenaga setiap harinya untuk bisa makan secara halal. 

Kontras dengan institusi kepolisian yang dalam dua dekade ini menjadi salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya dan dianggap paling korup, pengemudi motor on line adalah mereka semua yang masuk dalam sektor digital informal yang gajinya benar-benar bertumpu pada jumlah tarikan dan algoritma digital. 

Kontras dengan pemandangan umum polisi yang bisa menentukan tarif sesuka hati jika ada perkara, para pengemudi on line tunduk pada hukum besi algoritma digital yang tingkat eskploitasinya hingga kini belum bisa diatur oleh siapa pun. 

Bagi mereka, untuk mendapatkan pemasukan 100 ribu sehari pun, nyawa adalah taruhan di jalanan. Sedangkan bagi polisi, posisi jabatan menentukan jumlah pendapatan sehari. 

Jika PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) itu waras dan berfungsi entah berapa jumlah pejabat yang benar-benar bersih yang masih tersisa. 

Matematika sederhana tentang pendapatan yang adil tidak pernah dibuat di Indonesia. 

Standar upah tidak pernah diurai untuk seluruh pejabat publik, sedangkan di era pembiayaan ketat Pajak Penghasilan (PPh) diberlakukan tanpa pemahaman konteks sosial ekonomi pendapatan warga.  

Jika anggota DPR yang membuat regulasi atau undang-undang kakinya tidak pernah menginjak ke Bumi, dan malah menganggap orang yang protes sebagai orang tolol, sebenarnya Syahroni-Eko Patrio-Uya Kuya yang biasanya pandai berbicara itu perlu belajar matematika dasar. 

Tanpa sadar kaum DPR dan sejenisnya menganggap mereka sebagai mahluk lain yang lebih tinggi daripada rakyat. 

Bahkan aksi brutal polisi yang mengakibatkan kematian semakin memperburuk situasi, karena visualisasi ketiadaan harapan. 

Krisis Pemerintahan Prabowo datang lebih awal

Semula Presiden Prabowo dianggap sebagai orang kuat, karena datang dari  latar belakang militer dan muncul dengan kendaraan partai politik sendiri. 

Namun berbagai langkah politik yang diambil dalam satu tahun pertama pemerintahannya gagal memberikan nada dasar untuk menentukan haluan terbaik republik. Ketidakpuasan ini muncul dalam beragam simbol dan aksi. 

Setelah sebelumnya sejak Pemilu 2024 warga tidak bisa menerima penentuan wakil presiden Republik Indonesia yang tidak mempunyai kapasitas sebagai wakil presiden. 

Orang semakin tidak paham dengan berbagai kebijakan politik-ekonomi-budaya Presiden Prabowo. Ratusan triliun rupiah untuk MBG (Makan Bergizi Gratis) merupakan cacat pemerintahan terbesar Prabowo-Gibran. 

Berdasarkan skala prioritas program ini sulit mendapatkan penerimaan di level akal sehat. Pun jika dianggap unggulan, bukankah seharusnya ada laboratorium proyek yang bisa dibikin sebagai model percontohan sebelum dieskalasi serentak se-Indonesia daripada diserahkan pada nasib?

Serupa dengan kereta cepat Jakarta-Bandung dari Jokowi-Luhut yang merugi triliunan rupiah—sesuai dengan prediksi awal di tahun 2014, kini MBG dengan dampak yang tidak terukur berpotensi membuat kerugian negara ratusan triliun rupiah. 

Hal yang tidak dipahami para pejabat saat ini adalah kebijakan uang ketat yang sedang diterapkan tidak diikuti dengan penentuan prioritas program yang menyentuh nadi dan hati rakyat. 

Keterasingan para pejabat Indonesia ini benar-benar sempurna dengan judul lagu dan tarian 17 Agustus. Pejabat tabola bale manari nyanyian populer, rakyat tabola bale cari makan. 

Tak hanya koruptor yang dibebaskan, Presiden Prabowo melanjutkan keanehan dan ketidaklogisan dalam menentukan para pejabat penerima penghargaan bintang mahaputra. 

Apa dasarnya koruptor dan orang-orang dekat presiden diberikan penghargaan? 

Membuang tali pusar republik

Dengan segala kelakuan dan ketidakadilan yang dibuat, para pejabat sedang membuang tali pusar republik sendiri tanpa mereka sadari. Narasi 17 Agustus adalah narasi republik di titik nol. 

Semua orang entah dari apa pun latar belakangnya dianggap sama sebagai warga republik yang egaliter. Itu janji kemerdekaan. 

Seberapa pun absurdnya janji kemerdekaan, janji itu adalah komitmen pendirian republik. Jika seluruh tatanan itu dibalik pada saat bulan sakral, maka tidak heran warga negara berdemonstrasi tanpa henti. 

Kejadian-kejadian yang berurutan ini sesungguhnya sedang menghilangkan struktur dasar republik. Pikiran penyanggah republik tiba-tiba dibiarkan kosong. 

Nada dasar yang diambil Presiden Prabowo tidak mampu dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Ditambah dengan anggota DPR yang sama sekali tidak peka terhadap kenyataan sosial, dan malah semakin jumawa membuat perburukan situasi menjadi lengkap. 

Para anggota DPR meskipun pandai berbicara tidak mengerti tentang elemen dasar republik (res publica). 

Kondisi ini secara tidak sengaja menempatkan semua pejabat yang terlanjur terlepas dari kenyataan sosial sehari-hari sebagai alien yang tidak dikenal. 

Di bulan Agustus yang sama, para anggota keluarga, teman dekat dan kenalan yang tiba-tiba diberikan penghargaan oleh Presiden Prabowo. 

Cukup mengherankan kesalahan mendasar yang seharusnya bisa dihindari malah menjadi blunder yang tidak perlu. 

Seolah tidak cukup paham, bahwa awal keputusan Prabowo mengangkat anak tak cukup pengalaman dijadikan wapres itu sendiri masih dianggap aib, karena ia diangkat hanya karena bapaknya pendukung kunci. 

Padahal dengan mengambil pasangan ini dengan sendirinya menegaskan perbedaan mendasar republik yang seharusnya berdasarkan ‘nalar egalitarian’, diganti dengan ‘nalar dinasti’. 

Kondisi dan nalar dinasti menjadi pemandangan umum di partai-partai politik, DPR, DPRD dan pemerintahan di pusat hingga daerah saat ini; maupun di tubuh TNI maupun Polri. 

Pembedaan antara ‘ruang keluarga’ dan ‘ruang republik’ sudah tidak mampu dilakukan.  Prinsip-prinsip dasar republik ini diabaikan seluruhnya. 

Sebab korupsi dalam republik bukan hanya soal keuangan, tetapi soal penyalahgunaan kewenangan. Presiden tidak boleh keliru menentukan haluan republik. 

Peristiwa-peristiwa terkini yang diberi judul ‘demo ricuh’ oleh para awak media sesungguhnya merupakan ungkapan ketidakpuasan warga terhadap para penyelenggara republik. 

Bahaya utama adalah jika para pejabat dianggap sebagai alien dan menjadi musuh bersama. Tanpa legitimasi tidak mungkin pemerintahan dapat dijalankan. 

Renungan Agustus 2025: hukum yang terbelah dan tanpa rule of law (penegakan hukum)

T.B.Simatupang, salah seorang prajurit yang ikut berangkat ke Den Haag, Belanda dalam perundingan dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) 1949, menulis begini dalam catatannya (Laporan dari Den Haag): uang memang maha-kuasa dalam masyarakat ini. 

Bagi kami yang telah hidup selama beberapa tahun dalam suasana perjuangan Yogyakarta dan kemudian di Banaran, dimana uang belum begitu menguasai hubungan-hubungan dalam hidup sehari-hari maka agak janggal juga rasanya […] Apakah keadaan seperti ini akan timbul pula nanti di Indonesia, apabila kita cukup “madju”?  

TB Simatupang ada dalam satu delegasi bersama dengan 9 anggota lain, termasuk di dalamnya Pak Mitro, Bapaknya Prabowo. 

Pertanyaan T.B Simatupang di akhir tulisan penting untuk dikutip: 

Apakah hasil KMB ini akan dapat kita pergunakan sebagai anak tangga untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan kita ke arah Indonesia yang kuat, adil dan makmur, sehingga air mata dan darah yang telah mengalir selama perang kemerdekaan ini tidak akan sia-sia saja? 

Refleksi pejuang 1945 ini patut menjadi referensi semua pejabat negeri. Berbeda dengan Pak Hendropriyono yang keliru menyebut sumber muasal konflik. 

Picu konflik berada di dalam negeri sendiri. Dalam perang kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Tanpa keberanian untuk kembali pada nilai-nilai dasar 1945, Republik Indonesia mati dalam perayaan. 

Paradoks ini yang harus dipahami oleh siapa pun yang ingin menentukan garis perjuangan. 

Di tahun 1945 tidak penting soal sipil, militer, pejabat atau bukan. Sebab nilai kemerdekaan itu melampaui seluruh status formal. Kali ini kekuatan avant-garde revolusi kemerdekaan dipikul oleh para pelajar STM, pengemudi on line, dan mahasiswa. 

Hal utama yang mereka sedang kritik adalah mengapa hukum diberlakukan ganda. 

Mengapa untuk rakyat diberlakukan hukum rimba, sedangkan para elit diberikan bonus dan segala keistimewaan tanpa akal. Paradoks ini perlu dimengerti, agar krisis ini bisa diurai. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News