Ana Waha Kolin juga meminta klarifikasi dari pengelola MBG yakni SPPG yang sulit sekali dikonfirmasi dan memberikan informasi terkait program MBG kepada wartawan.

Baca juga: Pelajar Keracunan MBG, Anggota DPR RI Anita Gah Desak Pemerintah Evaluasi Vendor Secara Menyeluruh

Sebagai informasi, para pengelola MBG di NTT hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun ke public terkait dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah menyantap menu MBG. 

Dapur yang mengolah sajian MBG pun tertutup dari masyarakat. Di Kota Kupang, sejumlah SPPG atau vendor yang beroperasi enggan membuka informasi terkait aktivitas mereka.

Termasuk pembagian harga untuk setiap porsi MBG tersebut.  

Ana Waha Kolin mengatakan, berita terkait kekurangan MBG sangat viral di media cetak, media elektronik maupun media streaming. Padahal disatu sisi program dari Presiden Prabowo -  Gibran ini sangat bagus.

“Pidato pertama beliau saat dilantik  mengatakan, saya kepingin sekali memberi makan  yang bergizi bagi rakyat Indonesia. Tetapi ternyata program ini ditataran implementasinya  sangat disayangkan. Kita melihat di berita terakhir ada 215, itu sudah gabungan di Kota Kupang, Sumba,” kata Ana Waha Kolin.

Tetapi, kata Ana Waha Kolin, kemungkinan jumlah korban MBG itu bisa bertambah tetapi belum terekspos. Jangan sampai ini menjadi fenomena gunung es  dan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di tataran implementasinya.

“Saya sangat mengharapkan teman-teman pengelola bisa melihat ini sebagai sebuah niat yang luar biasa dari Bapak Presiden. Kita tidak bisa memanfaatkan hal-hal ini dengan baik. Kesannya menjadi sangat negatif dan tidak terimplementasikan dengan baik,” kata Ana Waha Kolin.

Menurut Ana Waha Kolin, NTT belum terlalu siap untuk  MBG.

“NTT Belum siap untuk MBG karena resorsis  penunjangnya saya lihat  belum ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan stok ayam begitu banyak. Selama ini kan kita masih datangkan dari Jawa,” kata Ana Waha Kolin. 

Baca juga: LIPSUS: 200 Siswa Keracunan MBG di SMPN 8 Kota Kupang, Dirawat di 3 RSU di Kota Kupang

Ana Waha Kolin menjelaskan, MBG untuk NTT dengan anggaran Rp 8 Triliun. Lalu mengapa tidak dipilot projek-an dulu. Misalnya dipratekkan di satu SD dulu dan lihat hasilnya seperti apa.  

“Bagi saya, NTT belum siap untuk MBG karena angka seperti yang disampaikan bapak Gubernur, kurang lebih Rp 8 triliun. Tetapi kalau belum siap kan menguapnya kemana, kita tidak tau,” kata Ana Waha Kolin. 

Ana Waha Kolin juga mengatakan, dia masih ingat pada rapat banggar kali lalu , 1,75 persen dari PAD target untuk  mensuport  MBG.

Ana Waha Kolin juga mengritisi ketertutupan pihak pengelola MBG, mulai dari Badan Gizi Nasional, SPPG dan tidak mengklarifikasi masalah tersebut kepada masyarakat melalui media.

Baca juga: MBG Dinilai Tidak Mendidik, Akademisi Undana Kupang Khawatir Lahirnya Generasi Cemas 2045

“Teman wartawan juga sering bertanya, mereka susah  sekali mendapatkan nomor hp pengelola, baik Badan Gizi  Nasional, SPPG untuk melakukan klarifikasi. Yang pasti ini program luar biasa tetapi tidak luar biasa dalam implementasinya,” kata Ana Waha Kolin. 

DPRD Provinsi NTT menggelar rapat gabungan komisi pada Senin (28/7) untuk menyikapi persoalan MBG. Adapun dalam beberapa waktu terakhir, dugaan keracunan pada sejumlah siswa marak terjadi setelah mengonsumsi menu MBG. (vel) 

*Pemprov NTT Bentuk Satgas

Dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa di beberapa sekolah di NTT usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. 

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan, pelaksanaan MBG sempat terkendala akibat rangkaian peristiwa pekan lalu. Pemprov NTT serta jajaran terkait telah menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Beberapa waktu lalu ada masalah terkait pelaksanaan MBG di sekolah. Ada siswa/i di sekolah yang keracunan makanan. Banyak yang katanya menolak terkait pelaksanaan MBG di sekolah akibat kejadian itu," ujar Johni Asadoma, Senin (28/7/2025). 

Tugas Pemerintah, kata dia, harus bisa memberi penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat. Kemudian menerangkan kejadian itu dari akal manusia. 

“Logikanya begini, satu dapur MBG itu bisa layani beberapa sekolah. Kalau hanya satu sekolah yang sampai keracunan makanan berarti ada sesuatu yang salah, yang sekarang sedang kita selidiki permasalahan tersebut," kata Johni Asadoma. 

Jadi tambah Wagub Johni Asadoma, jangan disamaratakan.  Apalagi Gubernur NTT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut kasus siswa/i keracunan saat menyantap menu MBG tersebut. Semuanya sementara diinvestigasi.

Kader Partai Gerindra tersebut mengklaim, keberadaan MBG ikut membantu mengurangi permasalahan stunting, meningkatkan kualitas gizi dan nutrisi anak, serta mendukung perkembangan kognitif anak melalui peningkatan fokus dan semangat belajar.

“Masalah yang terjadi tentu akan segera kita atasi. Namun melalui program ini, anak-anak sekolah di pelosok akan bisa menikmati juga makanan yang bergizi, sehingga kebutuhan nutrisi mereka tercukupi, yang dampaknya perkembangan kemampuan belajar juga akan lebih baik lagi,” ujar Johni Asadoma. 

Baca juga: Penanganan Kasus Keracunan Siswa Masih dalam Proses, MBG Dihentikan Sementara di SMPN 8 Kupang

Diketahui, penolakan terhadap MBG ini mulai dilakukan masyarakat pasca kejadian ratusan siswa di SMPN 8 Kupang keracunan yang terindikasi kuat berasal dari MBG yang disantap sehari sebelumnya.  

Kejadian itu tidak hanya di SMPN 8 Kupang, tapi terjadi juga di Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Salah satu Posyandu di Kota Kupang juga telah menghentikan sementara menerima MBG. Begitu juga dengan SMPN 5 Kupang yang menolak MBG.

Sejumlah orang tua pun menyerukan skema penyaluran MBG tidak lagi dilakukan dari SPPG tetapi diserahkan langsung dan diolah orangtua masing-masing siswa-siswi. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS