Menanggapi sejumlah siswa yang menolak untuk memakan MBG, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak siswa dan tidak boleh dipaksakan.

“Kita tidak bisa paksa. Kalau memang mau makan akan dikasih, sedangkan yang tidak mau makan bisa dikomunikasikan dengan baik,” ujar Dumuliahi.

Baca juga: LIPSUS: Ratusan Siswa SMPN 5 Tolak MBG, Tiga Sekolah di SBD Keracunan

Ia juga menegaskan pihaknya belum melakukan pertemuan dengan vendor penyedia makanan karena masih menunggu hasil resmi dari pihak terkait. Jika terbukti ada kelalaian, maka akan dilakukan evaluasi dan pembahasan dengan pihak penyedia.

Terkait jumlah dan sebaran dapur penyedia MBG di Kota Kupang, Dumuliahi mengaku belum memiliki data rinci. Namun hal itu akan diklarifikasi dalam pertemuan bersama Koordinator Kota.

“Saya belum mendapat informasinya di setiap kecamatan. Namun nanti setelah kita bertemu Koordinator Kotanya, Ibu Novita, kita akan tanya berapa dapur yang sudah ada di Kota Kupang,” ujarnya.

Dumuliahi mengingatkan bahwa MBG merupakan program nasional dengan tujuan baik, yakni peningkatan gizi anak. Ia mengimbau agar seluruh pihak menjaga komunikasi dan kerja sama demi keberhasilan program tersebut. 

*Pengambilan Sampel 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang menerima sampel makanan dari petugas Puskesmas Oesapa, Kota Kupang  pada Selasa (22/7) menyusul terjadinya dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang setelah sehari sebelumnya menyantap menu MBG. 

Sampel tersebut merupakan sisa makanan (sampel pertinggal) yang diambil dari Sekolah Penggerak Pangan Gizi (SPPG) dan telah diserahkan untuk uji laboratorium sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Menu yang dikirim untuk diuji adalah makanan yang disajikan kepada siswa pada tanggal 21 Juli 2025. Menu tersebut meliputi nasi putih, daging sapi kalasan, tahu goreng wijen, sayur tumis buncis wortel bunga pepaya, buah pisang, serta air yang digunakan dalam pengolahan makanan.

Kepala Puskesmas Oesapa, dr. Ovlian Manafe, menjelaskan, pengambilan sampel dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Sampel makanan yang kami ambil sudah langsung kami serahkan ke Balai POM. Di lapangan, kami juga memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang mengalami gejala, kemudian merujuk mereka ke rumah sakit, dengan dukungan dari beberapa puskesmas lain yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya kepada Pos Kupang, Senin (28/7). (uan/uge/nov/iar)

*NTT Belum Siap Jalankan MBG

ANGGOTA DPRD NTT, Ana Waha Kolin, SH menegaskan, Provinsi NTT belum siap menjalankan program makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Ana Waha Kolin menyampaikan itu dalam sidang gabungan Komisi DPRD NTT dengan pemerintah dan pihak pengelola SPPG dan pihak terkait lainnya, Senin (28/7).