POS-KUPANG.COM, KUPANG – Lima juru masak setiap hari menyiapkan makanan untuk 3.442 anak yang mendapat jatah makanan bergizi gratis (MBG).

Kelima juru masak tersebut bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Maulafa 3, yang berlokasi di Jalan Sikib, RT 19/RW 06, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Ribuan makanan tersebut disalurkan ke 14 lembaga penerima manfaat, termasuk tiga SMA, empat SMP, lima SD, dua TK/KB, dan satu Posyandu, dengan total penerima mencapai 3.442 orang.

Kepala SPPG Maulafa 3, Mota Wole pada akhir pekan lalu mengaku, lima juru masak yang tersedia dinilai cukup untuk melayani kebutuhan tersebut. 

“Jumlah juru masak memang lima orang, tapi sudah sesuai sistem dan kebutuhan. Proses masak dimulai pukul 03.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita sebelum distribusi. Semua sudah sesuai SOP, dari sanitasi, kehigienisan hingga gizi,” ujar Mota Wole.

Menurut Mota Wole, sebelum memasak, selalu ada koordinasi dengan ahli gizi untuk memastikan kecukupan nutrisi makanan yang diberikan kepada siswa dan balita.

Namun, saat wartawan Pos Kupang kembali mendatangi dapur tersebut pada Senin (28/7) pukul 10.00 Wita untuk melanjutkan wawancara, Kepala SPPG, Mota Wole tidak dapat ditemui. 

Seorang petugas keamanan mengatakan, Mota Wole sedang sibuk. Upaya menghubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp juga belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas para pekerja di sekitar dapur yang masih berjalan. Beberapa tampak mencuci peralatan, sementara lainnya menyiapkan kebutuhan logistik.

Baca juga: DPRD NTT Tegaskan Provinsi NTT Belum Siap Jalankan MBG, Pengelola MBG Sulit Dikonfirmasi

Dapur SPPG Maulafa 3 menjadi salah satu titik vital dalam pelaksanaan program MBG di Kota Kupang.

Program MBG ini sedang menjadi sorotan publik, menyusul merebaknya dugaan keracunan yang dialami ratusan siswi SMP Negeri 8 Kota Kupang pada Selasa (22/7).

Kasus tersebut ternyata sebelumnya juga dialami siswa SDN Tenau Kupang, SMAN Taebenu, dan tiga sekolah menengah atas di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Akibat kasus tersebut, 1.050 siswa di UPTD SMP Negeri 5 Kota Kupang pada pekan lalu secara serempak menolak MBG, karena takut mengalami hal yang sama seperti siswa di SMPN 8 Kota Kupang.

Namun dari pada Senin (28/7) dari 1.050 siswa yang menolak ternyata tinggal 100 siswa yang masih menolak. 

“Kondisi tersebut bukanlah bentuk penolakan permanen. Dari jumlah siswa 1.050 orang, hari ini yang menerima MBG itu ada 950 orang. Jadi ada 100 siswa yang belum mau makan MBG,” ujar Kepala Sekolah UPTD SMPN 5 Kota Kupang, Ferderik Mira Tade saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (28/7).

Lebih lanjut, Ferderik menekankan, penolakan ini hanya bersifat sementara dan lebih didorong oleh rasa takut yang muncul setelah mendengar kabar insiden keracunan di sekolah lain.

“Sebenarnya bukan menolak. Anak-anak ini kan hanya takut, setelah mendengar informasi keracunan di SMPN 8. Mereka hanya menolak untuk hari itu. Setelah itu sudah berjalan seperti biasa walaupun belum semua,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan dan untuk memastikan kualitas makanan, pihak sekolah telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Kepala Dinas Pendidikan, menurut Ferderik, menyarankan agar kepala sekolah dan wali kelas turut memantau kelayakan makanan.

Baca juga: Pasca Keracunan MBG, 6 Siswa SMPN 8 Kupang Kembali Dilarikan ke RS SK Lerik

“Makanya pada beberapa hari ini saya sebagai kepala sekolah langsung turun ke tempat pembagian makanan untuk mencicipi apakah makanan ini layak dibagikan ke anak-anak atau tidak,” tuturnya.

Di tingkat kelas, para wali kelas juga diminta untuk turut memeriksa dan mencicipi makanan.

Bila ditemukan makanan yang tidak layak, pihak sekolah langsung berkomunikasi dengan penyedia untuk segera menggantinya. Untuk SMPN 5 Kota Kupang, makanan disediakan dapur Kelapa Lima 1.

*Dihentikan Sementara

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami, angkat bicara terkait kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang.

Ia menegaskan, saat ini pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan atau menetapkan penyebab pasti insiden tersebut karena masih menunggu hasil investigasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

“Belum bisa kita vonis karena Balai POM dan Dinas Kesehatan masih berproses melakukan penelusuran. Nanti kalau sudah ada hasil tesnya, baru bisa kita vonis,” jelas Dumuliahi saat ditemui, Senin (28/7).

Sebagai langkah antisipatif, distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 8 Kota Kupang dihentikan sementara waktu. Hal ini dilakukan karena pihak sekolah menilai para siswa masih mengalami trauma pasca kejadian tersebut.

“Memang untuk SMP 8 belum memberikan MBG karena menurut mereka anak-anak masih trauma,” tambahnya.

Dumuliahi mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang Koordinator Kota untuk program MBG guna mendiskusikan langkah-langkah antisipasi ke depan, termasuk penguatan pengawasan makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

Baca juga: Terima MBG, Siswi SMP Anda Luri Ucap Terima Kasih ke Prabowo dan Gibran

“Saya mengusulkan di Kota Kupang harus ada 2 sampai 3 kotak sampel MBG. Jadi sebelum diedarkan, kepala sekolah dan guru harus mencicipi sampel itu secara random untuk dicoba apakah layak diedarkan atau tidak,” usulnya.

Menanggapi sejumlah siswa yang menolak untuk memakan MBG, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak siswa dan tidak boleh dipaksakan.

“Kita tidak bisa paksa. Kalau memang mau makan akan dikasih, sedangkan yang tidak mau makan bisa dikomunikasikan dengan baik,” ujar Dumuliahi.

Baca juga: LIPSUS: Ratusan Siswa SMPN 5 Tolak MBG, Tiga Sekolah di SBD Keracunan

Ia juga menegaskan pihaknya belum melakukan pertemuan dengan vendor penyedia makanan karena masih menunggu hasil resmi dari pihak terkait. Jika terbukti ada kelalaian, maka akan dilakukan evaluasi dan pembahasan dengan pihak penyedia.

Terkait jumlah dan sebaran dapur penyedia MBG di Kota Kupang, Dumuliahi mengaku belum memiliki data rinci. Namun hal itu akan diklarifikasi dalam pertemuan bersama Koordinator Kota.

“Saya belum mendapat informasinya di setiap kecamatan. Namun nanti setelah kita bertemu Koordinator Kotanya, Ibu Novita, kita akan tanya berapa dapur yang sudah ada di Kota Kupang,” ujarnya.

Dumuliahi mengingatkan bahwa MBG merupakan program nasional dengan tujuan baik, yakni peningkatan gizi anak. Ia mengimbau agar seluruh pihak menjaga komunikasi dan kerja sama demi keberhasilan program tersebut. 

*Pengambilan Sampel 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang menerima sampel makanan dari petugas Puskesmas Oesapa, Kota Kupang  pada Selasa (22/7) menyusul terjadinya dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang setelah sehari sebelumnya menyantap menu MBG. 

Sampel tersebut merupakan sisa makanan (sampel pertinggal) yang diambil dari Sekolah Penggerak Pangan Gizi (SPPG) dan telah diserahkan untuk uji laboratorium sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Menu yang dikirim untuk diuji adalah makanan yang disajikan kepada siswa pada tanggal 21 Juli 2025. Menu tersebut meliputi nasi putih, daging sapi kalasan, tahu goreng wijen, sayur tumis buncis wortel bunga pepaya, buah pisang, serta air yang digunakan dalam pengolahan makanan.

Kepala Puskesmas Oesapa, dr. Ovlian Manafe, menjelaskan, pengambilan sampel dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Sampel makanan yang kami ambil sudah langsung kami serahkan ke Balai POM. Di lapangan, kami juga memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang mengalami gejala, kemudian merujuk mereka ke rumah sakit, dengan dukungan dari beberapa puskesmas lain yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya kepada Pos Kupang, Senin (28/7). (uan/uge/nov/iar)

*NTT Belum Siap Jalankan MBG

ANGGOTA DPRD NTT, Ana Waha Kolin, SH menegaskan, Provinsi NTT belum siap menjalankan program makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Ana Waha Kolin menyampaikan itu dalam sidang gabungan Komisi DPRD NTT dengan pemerintah dan pihak pengelola SPPG dan pihak terkait lainnya, Senin (28/7).

Ana Waha Kolin juga meminta klarifikasi dari pengelola MBG yakni SPPG yang sulit sekali dikonfirmasi dan memberikan informasi terkait program MBG kepada wartawan.

Baca juga: Pelajar Keracunan MBG, Anggota DPR RI Anita Gah Desak Pemerintah Evaluasi Vendor Secara Menyeluruh

Sebagai informasi, para pengelola MBG di NTT hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun ke public terkait dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah menyantap menu MBG. 

Dapur yang mengolah sajian MBG pun tertutup dari masyarakat. Di Kota Kupang, sejumlah SPPG atau vendor yang beroperasi enggan membuka informasi terkait aktivitas mereka.

Termasuk pembagian harga untuk setiap porsi MBG tersebut.  

Ana Waha Kolin mengatakan, berita terkait kekurangan MBG sangat viral di media cetak, media elektronik maupun media streaming. Padahal disatu sisi program dari Presiden Prabowo -  Gibran ini sangat bagus.

“Pidato pertama beliau saat dilantik  mengatakan, saya kepingin sekali memberi makan  yang bergizi bagi rakyat Indonesia. Tetapi ternyata program ini ditataran implementasinya  sangat disayangkan. Kita melihat di berita terakhir ada 215, itu sudah gabungan di Kota Kupang, Sumba,” kata Ana Waha Kolin.

Tetapi, kata Ana Waha Kolin, kemungkinan jumlah korban MBG itu bisa bertambah tetapi belum terekspos. Jangan sampai ini menjadi fenomena gunung es  dan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di tataran implementasinya.

“Saya sangat mengharapkan teman-teman pengelola bisa melihat ini sebagai sebuah niat yang luar biasa dari Bapak Presiden. Kita tidak bisa memanfaatkan hal-hal ini dengan baik. Kesannya menjadi sangat negatif dan tidak terimplementasikan dengan baik,” kata Ana Waha Kolin.

Menurut Ana Waha Kolin, NTT belum terlalu siap untuk  MBG.

“NTT Belum siap untuk MBG karena resorsis  penunjangnya saya lihat  belum ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan stok ayam begitu banyak. Selama ini kan kita masih datangkan dari Jawa,” kata Ana Waha Kolin. 

Baca juga: LIPSUS: 200 Siswa Keracunan MBG di SMPN 8 Kota Kupang, Dirawat di 3 RSU di Kota Kupang

Ana Waha Kolin menjelaskan, MBG untuk NTT dengan anggaran Rp 8 Triliun. Lalu mengapa tidak dipilot projek-an dulu. Misalnya dipratekkan di satu SD dulu dan lihat hasilnya seperti apa.  

“Bagi saya, NTT belum siap untuk MBG karena angka seperti yang disampaikan bapak Gubernur, kurang lebih Rp 8 triliun. Tetapi kalau belum siap kan menguapnya kemana, kita tidak tau,” kata Ana Waha Kolin. 

Ana Waha Kolin juga mengatakan, dia masih ingat pada rapat banggar kali lalu , 1,75 persen dari PAD target untuk  mensuport  MBG.

Ana Waha Kolin juga mengritisi ketertutupan pihak pengelola MBG, mulai dari Badan Gizi Nasional, SPPG dan tidak mengklarifikasi masalah tersebut kepada masyarakat melalui media.

Baca juga: MBG Dinilai Tidak Mendidik, Akademisi Undana Kupang Khawatir Lahirnya Generasi Cemas 2045

“Teman wartawan juga sering bertanya, mereka susah  sekali mendapatkan nomor hp pengelola, baik Badan Gizi  Nasional, SPPG untuk melakukan klarifikasi. Yang pasti ini program luar biasa tetapi tidak luar biasa dalam implementasinya,” kata Ana Waha Kolin. 

DPRD Provinsi NTT menggelar rapat gabungan komisi pada Senin (28/7) untuk menyikapi persoalan MBG. Adapun dalam beberapa waktu terakhir, dugaan keracunan pada sejumlah siswa marak terjadi setelah mengonsumsi menu MBG. (vel) 

*Pemprov NTT Bentuk Satgas

Dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa di beberapa sekolah di NTT usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. 

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan, pelaksanaan MBG sempat terkendala akibat rangkaian peristiwa pekan lalu. Pemprov NTT serta jajaran terkait telah menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Beberapa waktu lalu ada masalah terkait pelaksanaan MBG di sekolah. Ada siswa/i di sekolah yang keracunan makanan. Banyak yang katanya menolak terkait pelaksanaan MBG di sekolah akibat kejadian itu," ujar Johni Asadoma, Senin (28/7/2025). 

Tugas Pemerintah, kata dia, harus bisa memberi penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat. Kemudian menerangkan kejadian itu dari akal manusia. 

“Logikanya begini, satu dapur MBG itu bisa layani beberapa sekolah. Kalau hanya satu sekolah yang sampai keracunan makanan berarti ada sesuatu yang salah, yang sekarang sedang kita selidiki permasalahan tersebut," kata Johni Asadoma. 

Jadi tambah Wagub Johni Asadoma, jangan disamaratakan.  Apalagi Gubernur NTT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut kasus siswa/i keracunan saat menyantap menu MBG tersebut. Semuanya sementara diinvestigasi.

Kader Partai Gerindra tersebut mengklaim, keberadaan MBG ikut membantu mengurangi permasalahan stunting, meningkatkan kualitas gizi dan nutrisi anak, serta mendukung perkembangan kognitif anak melalui peningkatan fokus dan semangat belajar.

“Masalah yang terjadi tentu akan segera kita atasi. Namun melalui program ini, anak-anak sekolah di pelosok akan bisa menikmati juga makanan yang bergizi, sehingga kebutuhan nutrisi mereka tercukupi, yang dampaknya perkembangan kemampuan belajar juga akan lebih baik lagi,” ujar Johni Asadoma. 

Baca juga: Penanganan Kasus Keracunan Siswa Masih dalam Proses, MBG Dihentikan Sementara di SMPN 8 Kupang

Diketahui, penolakan terhadap MBG ini mulai dilakukan masyarakat pasca kejadian ratusan siswa di SMPN 8 Kupang keracunan yang terindikasi kuat berasal dari MBG yang disantap sehari sebelumnya.  

Kejadian itu tidak hanya di SMPN 8 Kupang, tapi terjadi juga di Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Salah satu Posyandu di Kota Kupang juga telah menghentikan sementara menerima MBG. Begitu juga dengan SMPN 5 Kupang yang menolak MBG.

Sejumlah orang tua pun menyerukan skema penyaluran MBG tidak lagi dilakukan dari SPPG tetapi diserahkan langsung dan diolah orangtua masing-masing siswa-siswi. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS