Transisi itu, tegas Arief, bukan sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya kedepan.

“Disini pula ujian bagi seorang Joko Widodo, apakah dia mampu menepis segala tuduhan bahwa sebenarnya ia tidak rela kehilangan kekuasaan setelah mencoba berbagai upaya politik baik untuk menunda pemilu atau memperpanjang periodisasi presiden."

Baca juga: Inche Sayuna Adukan Ketua DPD Golkar NTT ke Mahkamah Partai dan Dewan Etik

"Joko Widodo perlu memberikan ruang luas bagi Prabowo, jika tidak maka bukan tidak mungkin Prabowo akan mengambil sikap diametral terhadap dirinya pasca 20 Oktober 2024,” tegas Arief.

Barisan pendukung Prabowo termasuk parpolnya, Gerindra tentu bercita-cita untuk menjadi penentu arah bangsa dan pemerintahan di lima tahun ke depan.

“Mereka sudah memimpikan hal ini sejak tahun 2009 saat Gerindra baru mampu meraup 26 kursi DPR RI. Jika Gerindra dan lingkaran Prabowo ‘menyerah’ begitu saja dengan pengaturan Joko Widodo dan hiruk-pikuk kepentingan koalisinya, maka hal ini akan menjadi catatan kekecewaan pertama bagi pemilih Prabowo,” tutup Arief. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS