Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - Menteri Luhut Pandjaitan jadi sasaran empuk pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kritiyanto.
Hasto melontarkan pernyataan tajam pasca Menko Marves Luhut Pandjaitan menyebut mayoritas masyarakat setuju Pemilu 2024 ditunda.
Pernyataan Luhut Pandjaitan itu memang memantik keheboan di media sosial.
Pasalnya Luhut menyebutkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia setuju bila Pemilu 2024 ditunda atau diundurkan.
Hasto menyatakan ia mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Jokowi agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
Ia juga menyinggung soal klaim big data yang dilontarkan Luhut Pandjaitan tersebut.
Menurut Hasto, big data yang dimiliki Menko Marves seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.
Misalnya persoalan kerakyatan terkait minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Baca juga: Cak Imim Gelar Pertemuan dengan Komisioner KPU dan Bawaslu RI, Diduga Terkait Penundaan Pemilu 2024
"Mestinya itu yang dibuat, itu yang dilakukan Menko Marves. Bukan melontarkan pernyataan diluar tupoksi," kritik Hasto.
Untuk diketahui, Menko Marinves Luhut Pandjaitan mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi. Beliau berbicara dalam kapasitas apa? Kalau berbicara politik, hukum dan keamanan, itu ranah menkopolhukam."
"Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin 14 Maret 2022.
“Jadi, beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar pernyataan itu tidak membelah."
"Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya sesuai mandat yang diberikan."
"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tambah Hasto.
Karena itu, Hasto mengatakan PDIP menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang menjadi energi negatif bagi Indonesia.
Ini harus diperhatikan karena sampai saat ini Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras mengatasi pandemi.
Baca juga: Pengamat Politik: Pemilu 2024 Tak Mungkin Ditunda, Tapi Peluang Jokowi 3 Periode Itu Iya, Simak Ini
Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.
Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegasnya.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.
Baca juga: Presiden Jokowi Marah, Ada Yang Mau Menamparnya Soal Pemilu 2024, Yusril Ihza Mahenda Angkat Bicara
“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi.
"Jadi jangan asal bicara dong. Jadi menteri dan pembantu presiden itu harusnya sejalan dengan presiden menjaga keutuhan bangsa ini."
Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkas Hasto.
Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.
Pemilu 2024 Tak Mungkin Ditunda
Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan (Menkopolhukam) menyampaikan pernyataan tegas terkait isu penundaan Pemilu 2024.
Dia mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu atau pun membahas penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Presiden Jokowi bahkan sudah menyetujui pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 nanti.
Untuk kepentingan itu, presiden telah meminta kementerian lembaga terkait segera memastikan pemilihan berjalan lancar dan tidak memboroskan anggaran.
"Presiden menyatakan setuju, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai usulan KPU dan DPR."
"Jadi, 14 Februari 2024 disetujui KPU, DPR, dan pemerintah pada raker di DPR 24 Januari 2022," jelas Mahfud secara daring, Senin 7 Maret 2022.
Baca juga: Cak Imim Gelar Pertemuan dengan Komisioner KPU dan Bawaslu RI, Diduga Terkait Penundaan Pemilu 2024
Terkait pernyataan Mahfud MD tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin angkat bicara.
Dia mengatakan, pintu wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden sudah tertutup rapat.
Akan tetapi, lanjut dia, ada peluang dan kemungkinan lain yang bisa terjadi.
Peluang dan kemungkinan lain yang dimaksud, kata Ujang Komarudin, adalah Pemilu dan Pilpres sesuai jadwal dan salah satu pesertanya adalah Joko Widodo atau Jokowi.
“Pemilu memang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, namun bukan tidak mungkin salah satu peserta pemilihan presiden adalah Pak Jokowi."
"Atau dengan istilah lain yang lebih familiar, Jokowi 3 Periode,” kata Ujang kepada Wartawan di Jakarta, Kamis 10 Maret 2022.
Menurut Ujang, Jokowi 3 periode ini lebih rasional daripada penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, karena masih dalam jalur demokrasi.
Ujang sama sekali tidak menampik jikalau kemungkinan seperti ini akan terwujud, apabila dilakukan amandemen konstitusi.
“Sekali lagi, ini hanya Analisa saya ya. Isu 3 periode ini lebih memungkinkan daripada perpanjangan jabatan presiden,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini pun menduga, bahwa isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tersebut sengaja dimunculkan untuk melakukan tes ombak dan memetakan kekuatan politik.
“Atau juga untuk mengalihkan perhatian publik terhadap misi yang sebenarnya, yaitu Jokowi 3 periode,” ungkap Ujang.
Ujang pun mengaitkan analisanya dengan pernyataan Presiden Jokowi saat menanggapi isu penundaan Pemilu baru-baru ini, bahwa Presiden akan tetap berpegang teguh pada konstitusi.
“Nah, bisa saja konstitusi yang dimaksud itu adalah konstitusi yang sudah diamandemen nantinya. Siapa yang tahu?” bebernya.
Ujang mengatakan, jika memang pada akhirnya Jokowi menjadi peserta Pemilu atau Pilpres, dan bahkan memenangkan kontestasi politik tersebut, ya sah-sah saja apabila amandemen konstitusi sudah dilakukan.
Baca juga: Presiden Jokowi Tetiba Temui Megawati, Benarkah Demi Keutuhan Parpol Koalisi Terkait Pemilu 2024?
“Ini umpamanya saja. Kalau sudah jadi peserta Pilpres kan tinggal pemilik suara mau menyerahkan suaranya ke siapa, itu hak mereka (memilih salah satu pasangan capres-cawapres),” lanjutnya.
“Intinya menurut Ujang ini adalah politik, tidak ada yang tidak mungkin,” pungkasnya.
Hentikan Manuver Penundaan Pemilu
Berdasarkan temuan hasil survei terbaru terkait isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, LSI Denny JA memberikan sejumlah rekomendasi.
Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan setidaknya ada empat rekomendasi.
Pertama, kata dia, agar politisi dan pihak-pihak yang mengusung isu tersebut menghentikan manuvernya.
Alasannya, kata dia, di antaranya adalah karena sekarang masyarakat melihat tidak ada alasan kuat dan urgensi dari penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Kita minta politisi maupun pihak-pihak yang melakukan manuver, menghentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode," kata Ardian saat konferensi pers secara daring pads Kamis 10 Maret 2022.
Kedua, kita juga memberikan rekomendasi dan juga kesimpulan bahwa Presiden Jokowi perlu mengikut ketegasan partainya sendiri karena PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.
Dengan demikian manuver-manuver yang dilakukan lingkaran Jokowi yang mendukung penundaan Pemilu tersebut juga bisa dihentikan.
"Karena pada akhirnya yang menjadi skandal dengan segala proses dan lain sebagainya, ternyata terjadi dan sebagainya, ini juga nanti menjadi catatan bagi demokrasi kita dan Pak Jokowi yang menurut kita akan menanggung beban sejarah itu pada akhirnya, karena dianggap tidak melakukan perbuatan yang cukup untuk hal-hal tersebut," kata dia.
Baca juga: Komisioner Bawaslu NTT, Baharudin Hamzah Bicara Soal Persiapan Pengawasan Pemilu 2024
Ketiga, kata dia, gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi di dalam Istana sendiri tapi ditentang oleh faksi yang lebih besar juga dari Istana.
Dengan demikian, menurutnya perlu ketegasan Jokowi untuk menyatakan posisinya.
"Meskipun kita juga melihat dari statement-statement beliau kalau di awal-awal begitu keras, sekarang memang agak melunak. Kita ingin juga ketegasan dari Pak Jokowi," kata dia.
Keempat, lanjut dia, pemerintah saat ini sedang fokus dengan penanggulangan Covid-19 dan pandemi belum usai.
Isu tersebut menurutnya akan menjadi energi negatif yang bisa memecah konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
"Isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode ini akan menjadi energi negatif yang memecahkan fokus dari pemerintahan yang ada sekarang bagaimana mengatasi Covid dan juga agenda-agenda publik lainnya yang juga besar," kata dia.
Joman: Jokowi Tahu Orang yang Ingin Menjerumuskannya
Ketua Relawan Joman (Jokowi Mania), Immanuel Ebenezer, mengungkapkan sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Nuel, biasa ia disapa, menyebut Jokowi tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kita terakhir ketemu Presiden tanggal 23 (Februari) kemarin, Presiden menyampaikan ke kita, saya tidak akan mau," ungkap Nuel dalam program talkshow Overview Tribunnews, Kamis 10 Maret 2022.
Jokowi disebut juga sudah mengetahui pihak-pihak yang ingin menjerumuskan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
"Presiden bilang saya nggak akan pernah mau sampai kapanpun, saya sudah tahu orang-orang ini siapa-siapa saja yang ingin menjerumuskan saya," ungkap Nuel mengutip perkataan Jokowi.
"Tidak perlu saya publish, sudah ketahuan di media siapa yang ngedorong-dorong ini, karena orang sekelilingnya (Presiden) semua," lanjut Nuel.
Baca juga: Presiden Jokowi Marah, Ada Yang Mau Menamparnya Soal Pemilu 2024, Yusril Ihza Mahenda Angkat Bicara
"Orang-orang ini keinginannya masa kekuasaannya ditambah, kemudian periodik bisnisnya juga berjalan, lantas fasilitas kekuasaan juga berjalan," sambungnya.
Ditegaskan Nuel, wacana perpanjangan masa jabatan presiden bukan keinginan presiden, rakyat, maupun konstitusi.
"Ini keinginan oligarki yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin mengkhianati perjuangan kita di 1998, dan ingin menghianati demokrasi dan konstitusi."
"Mereka seperti monster yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa kemanusiaan," ungkapnya.
Secara tegas, Jokowi Mania menolak wacana tiga periode kepemimpinan presiden.
"Kita sudahi wacana tiga periode ini."
"Ini produk wacana yang sesat, kalau mau penguatan, penguatan demokrasinya aja, bukan personalnya," ungkap Nuel. (*)
Berita Lain Terkait Pemilu 2024