Berita NTT Hari Ini
Komisioner Bawaslu NTT, Baharudin Hamzah Bicara Soal Persiapan Pengawasan Pemilu 2024
Sebelum sampai ke tahapan saya kira kami sebagai pengawas pemilu tentu melakukan persiapan itu macam - macam.
Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisioner Bawaslu NTT, Baharudin Hamzah M.Si berbicara soal persiapan pengawasan pemilu tahun 2024 di Podcast POS-KUPANG.COM, yang dipandu oleh Manager Online Pos Kupang, Alfons Nedabang Rabu, 9 Maret 2022.
Seperti apa persiapan Bawaslu NTT, berikut cuplikan wawancara eksklusif Pos Kupang dengan Komisioner Bawaslu NTT.
A : Sebelum ke studio aktivitas apa nih pak Bahar?
B : Terimakasih pak Alfons. Agenda kita hari ini memang di Bawaslu hari ini ada kegiatan bersama Bawaslu RI dari Divisi Penanganan Pelanggaran berkaitan dengan kesiapan teknologi aplikasi untuk penanganan pelanggaran pemilu 2024 jadi sekarang ini memang kita sedang melakukan konsolidasi norma, konsolidasi teknis di semua jenjang.
A : Jadi ini ada anggota Bawaslu RI yang ada di Kupang ya?
B : Yang datang itu dari Divisi Teknis, Divisi Penanganan Pelanggaran, tenaga ahli dan staf. Jadi lebih kepada cek kesiapan kita, fasilitas pendukung, sarana prasarananya untuk bagaimana aplikasi yang mau diluncurkan itu sehingga dia bisa tidak soal di lapangan.
A : Ini kan kita tahu bahwa KPU Bawaslu sudah launching tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari pemungutan suara. Nah setelah launching bisa dijelaskan tahapan apa yang sedang berlangsung dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu?
B : Pertama, mesti ada peraturan KPU tentang program tahapan yang ini saya kira masih dalam draft KPU dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu tentu kita menyesuaikan tahapannya. Kalau kita ikuti draft yang PKPU
Sebelum sampai ke tahapan saya kira kami sebagai pengawas pemilu tentu melakukan persiapan itu macam - macam.
Konsolidasi sumber daya manusia, jajaran sekretariat sampai level kabupaten / kota, sarana prasarana, infrastruktur yang menjadi pendukung dalam kesiapan tahapan.
Jadi sekarang ini kami sedang konsolidasi karena nanti kita akan bicara tentang pilkada serentak di 2024 dan saat ini kami sedang konsolidasi anggaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan rancangan dana hibah yang mau diajukan ke pemerintah daerah.
Kalau soal sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung juga sedang kami konsolidasikan sehingga kami berharap di Juni begitu masuk tahapan itu semuanya sudah siap.
A : Ini konkritnya konsolidasi sumber daya manusia seperti apa?
B : Pertama, secara struktur Bawaslu ini vertikal. Sumber daya manusia itu ada dua kelompok di sana. Pertama, komisioner yang dia punya masa jabatan tertentu lima tahun dan dia bisa masuk lagi untuk periode kedua. Tapi di pendukung administrasi sekretariat unsurnya PNS dan Non PNS.
Khusus kami di Bawaslu itu memang kelembagaan di kabupaten/ kota itu baru permanen di 15 Agustus 2018 kemarin. Masuk tahun keempat sekarang jadi lembaga permanennya masih baru sehingga sumber daya itu hampir sebagian besar itu masih diperbantukan dari pemerintah daerah.
