Berita Nasional
Cak Imim Gelar Pertemuan dengan Komisioner KPU dan Bawaslu RI, Diduga Terkait Penundaan Pemilu 2024
Upaya-upaya untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024, kini semakin dilakukan secara terstruktur oleh para pihak. Cak Imin pun nekad melakukan ini. Apa?
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Upaya-upaya untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024, kini semakin dilakukan secara terstruktur oleh para pihak.
Salah satunya, adalah Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin.
Baru-baru ini, Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan dengan 7 Komisioner KPU RI bersama 5 anggota Bawaslu RI.
Para komisioner KPU RI maupun anggota Bawaslu yang hadir dalam pertemuan itu, adalah mereka yang punya masa tugas 2022-2027.
Kabar ini diketahui dari unggahan foto instagram Muhaimin Iskandar @Cakiminnow, beberapa waktu lalu.
Terhadap fakta politik tersebut, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif LIMA (Lingkar Madani) Ray Rangkuti angkat bicara.
Dia menilai, pertemuan Anggota Bawaslu dan KPU yang baru terpilih dengan Ketua Umum PKB merupakan hal yang sangat mengejutkan dan memalukan.
Pasalnya, lanjut Ray Rangkuti, pertama tidak jelas alasan rasional dan etika yang mendasari pertemuan tersebut.
"Apa maksudnya, untuk apa dan bertujuan apa pertemuan tersebut," kata Ray dalam pesan singkat kepada Tribunnews, Senin 14 Maret 2022.
Kedua, Ray menyebut, pertemuan tersebut juga memberi kesan bahwa ketua umum PKB dapat mengundang para komisioner penyelenggara Pemilu.
Baca juga: Sesumbar Tak Mau PKB Jadi Pelengkap Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar Sebut 1 Langkah Strategis, Apa?
Apalagi, diundang ketua partai untuk sekedar berbincang-bincang itu akan dapat memberi efek negatif terhadap para komisioner.
"Lagi pula, etika penyelenggara negara tidak begitu saja dapat bertemu dengan bakal calon peserta jika tidak atas kepentingan pelaksanaan pemilu sendiri," ucapnya.
Ketiga, Ray mengatakan bahwa masih segar ingatan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota penyelenggara pemilu priode ini (2022-2027) juga penuh dengan kritik masyarakat atas asas tranparansi.
Ia menilai, pertemuan seperti ini dapat menambah timbunan kecurigaan publik atas independensi penyelenggara pemilu.
"Saat yang sama, Cak Imin adalah salah satu pendukung ide tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tentu, hal ini menambah kekhawatiran dan kecemasan akan kepastian pelaksanaan pemilu 2024," ucap Ray.
