Baca tanpa iklan
"Jadi, kalau ada perubahan base line sesuai intervensi berarti bermanfaat, kalau base line-nya tetap saja, berarti tidak efektif," ungkap Kapus KKN Undana ini.
Beberapa hal yang menjadi fokus dalam survei tersebut, jelas Mel, tentang SDM, problem ketahanan pangan, persoalan kelayakan hidup, pemerintah desa, hingga bagaimana merencanakan dan melibatkan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi.
"Meskipun namanya transformasi ekonomi, tetapi semua aspek harus disentuh. Jika tidak, maka ekonominya percuma saja," tandas Mel.
Meski hasil survei yang baru dimasukan sekitar 65 persen, namun pihaknya berharap LP2M bisa merancang program dan bentuk aksi karena menurutnya, bentuk aksi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah program.
Baca juga: Biaya Kuliah di Undana, Dari UKT hingga Uang Pangkal
"Kita di NTT, segala macam program bisa masuk, tetapi bentuk aksinya sangat menentukan. Contohnya, di Sumba, bantuan Anggur Merah, semua tidak efektif, berarti persoalan mendasar yang harus diubah bukan saja memberi modal. Jangan kita beri modal kemudian lepaskan, jadi perubahan mendasar itu ada pada manusianya, maka yang harus diubah adalah SDM-nya terlebih dahulu," tegasnya.
Sementara Dr. Agus Nalle dalam paparannya menyebut, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan base line survey tersebut dalam waktu seminggu kepada pihak Kemendes.
Menurutnya, survei yang sudah dilakukan LP2M itu berbasis pada metodologi yang tertuang dalam Term of References (ToR) yang disiapkan Kementerian Desa dan IFAD.
"Sesuai arahan TOR atau kerangka acuan kerja, di dalam survei kami berbasis pada 12 kelompok pertanyaan, poin A-L, kami diminta mengumpulkan data kepada kurang lebih dari jumlah responden di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dan Sumba Timur, dengan berbasis pada kuesioner yang sudah disiapkan," paparnya.
"Kita mengaplikasikan kuesioner tadi sesuai dengan kesepakatan tim. Kami bersepakat menambah satu, kami ingin mengungkap situasi masyarakat di dua kabupaten, kurang lebih 11 kecamatan, yaitu tujuh kecamatan di Kabupaten Sumba Timur dan empat kecamatan di Manggarai," ungkap Nalle menambahkan.
Pihaknya, juga menambah satu FGD guna menggali bagaimana partisipasi masyarakat ke depan dan bagaimana keberlanjutan program ini setelah diimplementasikan di tengah masyarakat.
Nalle menjelaskan, kurang lebih ada 28 desa di Sumba Timur yang tersebar di tujuh kecamatan dan 28 desa di Kabupaten Manggarai yang tersebar di empat kecamatan.
Masing-masing kabupaten atau kecamatan, secara total ada 262 rumah tangga di desa primer dan 163 rumah tangga di desa pembanding.
"Jadi, dalam konteks survei ini kami diwajibkan untuk mengumpulkan di desa utama atau primer dan di desa pendamping. Ini pertimbangan akademik, kita ingin melihat apakah tingkat kemajuan, apakah di desa utama mampu seperti di desa pembanding atau sebaliknya," ungkapnya.
Melalui FGD tersebut, ungkap Nalle, pihaknya bisa mengambil sampel kurang lebih masing-masing ada dua desa.
"Di setiap desa utama dan pembanding, di dua kabupaten kurang lebih empat desa. Kita berasumsi bahwa ada homogenitas pelaksanaan program kegiatan yang selama ini dikerjakan di desa-desa tersebut," jelas Nalle.
Dari data yang terkumpul, pihaknya berharap bisa menggambarkan secara riil kondisi setiap desa yang disurvei agar bisa menjadi acuan Kemendes. (rfl/humas undana/pol).