Nasional Terkini
Satu DFK Bisa Melahirkan Sejuta Kebencian
Penolakan vaksin, yang sebagian besar dipengaruhi oleh disinformasi, turut berkontribusi terhadap jumlah kematian warga tersebut.
Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang paling majemuk. Indonesia
memiliki sekitar 1.340 suku bangsa.
"Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia, jangan sampai DFK membuatnya menjadi
kelemahan," kata Hariqo.
Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran DFK. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari bahaya negatif dari konten negatif di ranah digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga meminta pengelola platform media
sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi DFK.
"Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat. Tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai. Itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita," kata Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, saat berdiskusi bersama Kepala PCO Hasan Nasbi pada Selasa (26/8).
Angga mengimbau semua pihak bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh
informasi yang beredar. Termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga
ruang digital. Jika ada konten mengandung DFK, platform harus menindak secara otomatis
melalui sistem. (*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS