Opini: Populisme Otoritarian Prabowo

Carlo Berti et al. (2024) menyebut populisme sebagai “penanda kosong”, istilah yang bisa dipakai siapa saja untuk menstigma lawan atau membungkus legitimasi diri. 

Di Eropa, kata ini kerap bernuansa negatif, dilekatkan pada tokoh sayap kanan. 

Di Indonesia, ia menemukan wajah khasnya dalam politik Prabowo (dan Jokowi).

Sejak 2014, Prabowo membangun citra diri sebagai “juru selamat bangsa”. 

Retorikanya sederhana: bangsa ini dikhianati elit korup, rakyat harus diselamatkan, dan dirinya adalah prajurit setia. 

Politik lalu dipersempit menjadi pertarungan moral antara rakyat sejati dan elit pengkhianat. Inilah pola klasik populisme (Meijers & Zaslove, 2020).

Namun, populisme Prabowo tidak berhenti pada retorika kerakyatan. Ia sarat dengan karakter otoritarian yang oleh Alberto Alonso-Fradejas (2021) disebut sebagai populisme korporat otoritarian. 

Kekhasannya terletak pada retorika yang merakyat sambil membangun aliansi dengan elit negara dan korporasi besar. 

Di Guatemala, populisme semacam ini membungkus ekspansi perkebunan dengan narasi pembangunan berkelanjutan. 

Di Indonesia, janji kedaulatan pangan dan energi hijau dibungkus serupa, sementara jejaring oligarki bisnis menopang kekuasaan.

Gaya komunikasi Prabowo juga khas. Ia dekat dengan apa yang disebut Erik Bucy dkk. (2020) sebagai “populisme performatif”. 

Dalam kampanye maupun pidato resmi, ia kerap melanggar norma kesopanan. 

Humor kasar, gestur teatrikal, bahkan gebrakan meja dipakai untuk mencuri perhatian. Problemnya, publik menafsirkannya sebagai keaslian dan ketegasan, bukan kelemahan.

Namun, Paul Blokker (2023) mengingatkan bahwa populisme punya dua wajah: emansipatoris sekaligus otoritarian. 

Di satu sisi, Prabowo membangkitkan rasa bangga nasional dan menyalurkan aspirasi warga yang merasa ditinggalkan pembangunan.