BPAD NTT Sebut Pendapatan Hingga Kini Sudah 50 Persen dari Target

Alex berkata, pendapatan itu bersumber dari retribusi daerah, pajak, lain-lain pendapatan yang sah dan kekayaan daerah yang pisahkan.

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Sipri Seko
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
KEPALA BPAD - Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD), Alex Lumba saat diwawancarai.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut realisasi pendapatan hingga saat ini sudah lebih dari 50 persen dari target. 

"Pendapatan asli daerah sudah 52,2 persen dari target Rp 1,7 triliun," kata Kepala BPAD NTT Alex Lumba, Rabu (13/8/2025). 

Alex berkata, pendapatan itu bersumber dari retribusi daerah, pajak, lain-lain pendapatan yang sah dan kekayaan daerah yang pisahkan. Ia optimis pendapatan itu bisa tercapai hingga akhir tahun. 

Menurut dia, peraturan gubernur tentang pemberian keringanan bagi wajib pajak sudah diberlakukan. Ia menyebut masyarakat menyambut baik dan diharapkan terus membaik. 

"Sehingga ke depannya itu penerimaan daerah dari penerimaan asli daerah sektor pajak khusus pajak khusu PKB dan BBNKB itu semakin meningkat," katanya. 

Dia mengajak masyarakat agar menggunakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah agar memanfaatkan keringanan itu. Dengan begitu masyarakat terlibat secara tidak langsung dalam pembangunan di NTT. 

Anggota DPRD NTT, Marselinus A. Ngganggus mengatakan, hasil rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah, target PAD naik menjadi Rp 2,8 triliun. Dia menyebut itu pihaknya mendukung. 

Dia berkata, itu adalah terobosan yang jujur karena NTT memiliki potensi hingga seperti angka tersebut. Hal itu dibuktikan dengan PDRB pada triwulan I tahun 2024 yang berada di kisaran 3,5 triliun. 

"Secara teknokratik, potensi kita memang sebesar itu. Sehingga Rp 2,8 triliun itu angka yang masuk akal," katanya. 

Politikus PKB itu mengatakan, tugas Pemerintah adalah melakukan optimalisasi agar target yang ditetapkan bisa terwujud. Apalagi ditengah efisiensi oleh Pemerintah pusat, peningkatan PAD menjadi langkah penting. 

Meski begitu, Marselinus mengingatkan Pemprov NTT agar bisa meminimalisir kebocoran APBD. Optimalisasi itu, kata dia, bisa menyasar pada sektor pajak alat berat, air permukaan maupun lainnya. 

"Kita punya paling besar itu dari pajak kendaraan bermotor, juga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kita punya pertumbuhan kendaraan 1 juta lebih tapi pajak bahan bakar stagnan," ujarnya. 

Untuk itu, dia mendorong agar Pemerintah bisa merapikan data mengenai potensi pajak yang ada agar bisa mendongkrak PAD. Dia optimis, target pendapatan bisa dicapai. Selama ini PAD nyaris menyentuh dari target yang ditetapkan. 

"Selama ini potensi PAD kita besar. Menurut saya Melki - Johni ini jujur bahwa potensi PAD kita besar. Ada kiat-kiat yang harus dilakukan, potensi seperti itu. Kita sama-sama jaga supaya target bisa tercapai," ujarnya. 

Selain itu, pemanfaatan aset milik pemerintah bisa dilakukan agar turut mendorong peningkatan PAD. Ia menyebut pilihan untuk menaikkan pajak belum masuk dalam perencanaan Pemerintah maupun DPRD NTT. (fan) 

 

 

 

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved