Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Janjikan Prioritas Anggaran Urus HIV/Aids

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo menjanjikan persoalan HIV/Aids akan menjadi prioritas di DPRD, termasuk dari sisi anggaran untuk mengurus masalah tersebut. 

Politikus Demokrat itu mengatakan, angka HIV/Aids di NTT meningkat cukup tajam dibanding tahun sebelumnya. 

Ia berkata, persoalan ini selalu menjadi dibahas di Komisi V DPRD ketika rapat bersama Dinas Kesehatan. DPRD mendorong agar alokasi anggaran lebih besar. 

"Kami mendorong anggarannya diperbesar karena HIV/Aids persoalan besar," katanya, Minggu (3/8/2025). 

Baca juga: DPRD NTT Sebut Penanganan HIV/Aids Tidak Bergantung Hanya pada KPA

Selama ini, penanganan kasus ini dilakukan melalui Komisi Penanggulangan Aids atau KPA setiap daerah. Dalam evaluasi bersama, KPA kurang menggigit. 

Winston membandingkan berbagai agenda yang dilakukan KPA pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, menurut dia, ada manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan. 

"Akhir-akhir ini saya kurang menyimak, mendapatkan informasi yang cukup tentang KPA. Apakah ada problem dengan alokasi anggaran, seberapa jauh implementasi penanganannya," ujarnya. 

Urusan HIV/Aids, menurut dia, adalah perang semesta. Sehingga tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan atau KPA. Mestinya semua pihak bekerja serius dan berkolaborasi. 

"Tidak boleh lengah. Edukasi yang tinggi itu perlu kita lakukan buat masyarakat maupun yang di bangku sekolah," katanya. 

Winston mendorong Pemerintah untuk meningkatkan jumlah kebutuhan obat-obatan yang diperlukan oleh para penderita HIV/Aids, maupun untuk kepentingan tes di pusat layanan kesehatan. 

Sisi lain, perlu perhatian pada kelompok seperti ibu-ibu rumah tangga. Dari data, salah satu penderita paling banyak datang dari segmen ini.

Tapi, menurut dia, setiap daerah memiliki tantangan dan segmentasi tertentu yang perlu mendapat perhatian.

"Kami janjikan ini akan menjadi prioritas. Akan kami bicarakan, baik dari Fraksi maupun dengan rapat pembahasan di Komisi V. Saya mengusulkan semua pihak harus terlibat, bagi peran tugas dan peran, anggaran harus ada. Tanpa itu kita tidak bisa bicara," ujarnya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS