NTT Terkini

KPA NTT Gandeng Semua Pihak Cegah dan Edukasi Tanggulangi HIV/AIDS

KPA NTT juga mendorong terbentuknya 255 warga peduli HIV/AIDS di semua Kabupaten/Kota di NTT. Pihaknya juga melakukan pelatihan

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Eflin Rote
DOK-KOMPAS.COM
Keterangan Foto ilustrasi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajak semua pihak untuk membantu pencegahan dan edukasi dalam menanggulangi HIV/AIDS.

KPA merupakan badan ad hock yang melakukan konsolidasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. KPA juga mendorong partisipasi masyarakat. 

"Tugas kami juga mendukung LSM untuk melahirkan organisasi masyarakat yang peduli HIV/AIDS. Kita juga organisir kelompok sasaran khusus. Kita juga mendorong partisipasi masyarakat," kata Pengelola Program KPA NTT, Adrianus Lamury, Sabtu (2/8/2025). 

KPA NTT juga mendorong terbentuknya 255 warga peduli HIV/AIDS di semua Kabupaten/Kota di NTT. Pihaknya juga melakukan pelatihan di sektor pendidikan sebagai agen perubahan. 

Bila ada daerah yang tidak memiliki LSM, maka KPA NTT adalah mendorong pelatihan dan pendampingan secara mandiri. Sehingga, upaya menekan angka HIV/AIDS di NTT bisa dilakukan. 

Sementara bagi daerah dengan komposisi LSM atau NGO cukup banyak yang bergerak dalam perhatian HIV/AIDS, dilakukan penguatan dan evaluasi berkala. Adrianus menyebut, hal itu dilakukan agar semua program bisa dilaksanakan. 

"Karena kami tidak ada dana, maka kami membuat inovasi dengan teman-teman LSM, NGO, perusahaan. Kita kerja lintas sektor. Supaya mereka dukung," katanya. 

Selama ini KPA NTT menggandeng berbagai pihak dalam rangka mengurus masalah HIV/AIDS. Ia menyebut respons selama ini sangat baik. Kolaborasi itu baginya sangat penting. 

"Semua populasi berisiko, 95 persen itu harus kita jangkau. Semua kita pacu untuk datang ke kelompok-kelompok pekerja seksual perempuan, pelanggan pekerja seks, dan lainnya. Yang ada hotspot maupun tidak ada. Harus bisa kita jangkau, termasuk yang by online. Itu harus 95 persen," katanya. 

Dia berkata, selain edukasi, pihaknya juga mendorong adanya tes pada kelompok sasaran. Selanjutnya dilakukan pengobatan secara rutin. Adrianus menyebut, dengan pengobatan rutin maka akan kelihatan perubahan, lewat tes Friwalot. 

Baca juga: HIV/AIDS di Manggarai Barat Tembus 147 Kasus hingga Juli 2025

Tes itu untuk melihat jumlah virus yang ada dalam tubuh. Pengobatan rutin akan memberi efek pada melemahnya virus dan meminimalisir penularan pada orang lain. Menurut Adrianus, semakin banyak orang beresiko melakukan tes dan mengetahui status, akan semakin baik. 

Memang, kata dia, agenda ini cukup berat. Terutama menyasar ke pelanggan pekerja seks. Namun, ia meyakini bisa dilakukan dengan dukungan semua kelompok masyarakat yang terlibat. 

"Sekarang karena keterbatasan anggaran maka kita inovasi. Kami mendorong KPA Daerah untuk berkolaborasi dengan Sentra Efata dan Dinsos," ujarnya. 

Adrianus mengatakan, semua program yang dilakukan diarahkan pada percepatan. Meski, dari sisi anggaran belum memadai. Inovasi menjadi alternatif, terutama mengajak para pihak untuk terlibat. 

Kondisi ini memang menjadi tantangan bagi KPA. Bahkan, dia juga sering mengajukan bantuan ke sejumlah lembaga untuk bekerja sama. Hal itu dibolehkan secara aturan KPA

Dia mengeklaim, selama ini layanan kesehatan untuk ODHA di NTT cukup baik. Ia menyebut, sebagian besar Puskesmas di NTT sudah menyediakan layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) sejak dari pemeriksaan dan pengobatan. 

"Sudah cukup memadai untuk semua masyarakat bisa tes dan pengobatan juga," katanya. 

Adrianus tidak menampik adanya kendala di layanan kesehatan, terutama dalam pengobatan. Sebab, sistem pelaporan dari bawah ke tingkat pusat seringkali terjadi hambatan. Orang yang melakukan pemeriksaan, kerap tidak mengisi formulir yang disiapkan. 

Padahal, dalam sistem informasi HIV dan AIDS. Seseorang yang melakukan pemeriksaan dan mengisi formulir maka akan kelihatan penggunaan obatan yang digunakan. Sehingga, distribusi obat pun akan kembali dilakukan sesuai jumlah yang berkurang. 

"Jika dia belum mengisi atau ada masalah lain, maka itu menyebabkan keterlambatan. Sehingga layanan tersebut jumlah obat terganggu," katanya. 

Adrianus mengatakan, partisipasi dari setiap orang juga sangat penting. Ia menyebut kendala paling sering dialami dalam perawatan ODHA lebih pada sistem ketersediaan obat. Sebab, satu bagian yang terganggu, akan menghambat satu siklus. 

"Di NTT, memang ada beberapa daerah terkendala. Dari sisi pelaporan sehingga terjadi keterlambatan," katanya. 

Apresiasi 

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh KPA Provinsi NTT dalam penanggulangan HIV/AIDS. 

Melki menyampaikan, upaya untuk penanggulangan HIV/AIDS juga membutuhkan sinergi Pentahelix terlebih dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran saat ini.

"Sinergi Pentahelix dari pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, media massa, media sosial sangat diperlukan untuk penanganan HIV/AIDS, apalagi situasi kita sekarang dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran," ujarnya. 

Baca juga: Kasus HIV/AIDS Meningkat, DPRD Malaka Dorong Pemeriksaan dan Pencegahan Serius

Politikus Golkar itu menyebut tugas seperti ini tidak harus dilakukan sendiri oleh KPA.  Kerja bersama dengan berbagai pihak merupakan hal penting untuk membantu dan menghindarkan generasi muda NTT dari ancaman penyakit ini. 

"Ini tugas kita bersama karena tidak bisa hanya dilakukan oleh KPA sendiri. Kerja kolaboratif kita bersama yang akan menyelamatkan generasi muda di NTT agar terhindar dari penyakit ini," katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved