Belanja Pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting di NTT Capai Rp1,16 Miliar

Ringkasan Berita:

• DJPb NTT dorong optimalisasi belanja K/L agar dampak dirasakan langsung masyarakat
• Realisasi belanja untuk program stunting hingga Oktober menunjukkan tren positif
• Belanja yang dilakukan oleh K/L diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan angka stunting di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Melalui optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), berbagai program diarahkan agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menekan angka prevalensi stunting yang masih tergolong tinggi di wilayah tersebut.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT mencatat, hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja K/L untuk program penurunan stunting mencapai Rp1,16 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp3,67 miliar. 

Alokasi ini tersebar pada empat kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, menjelaskan pemerintah melalui belanja K/L berupaya menyalurkan anggaran dengan lebih efektif dan tepat sasaran agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita tahu bahwa prevalensi stunting di NTT masih cukup tinggi, karena itu program penurunan stunting menjadi salah satu fokus belanja pemerintah tahun ini. Anggaran ini dikelola melalui empat K/L yang memiliki kegiatan langsung menyentuh masyarakat,” kata Adi Setiawan di Kupang, awal November 2025.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan realisasi belanja untuk program stunting hingga Oktober menunjukkan tren positif dan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun anggaran. 

Belanja tersebut diarahkan untuk berbagai kegiatan strategis, di antaranya pengawasan obat dan makanan, pengelolaan serta pembinaan urusan agama, dan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Baca juga: DJPb NTT Gelar Rakor dan Forum Konsultasi Publik: Dorong Layanan Publik yang Berkualitas

“Belanja yang dilakukan oleh K/L ini kami harapkan dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan angka stunting di NTT. Tren realisasi juga menunjukkan peningkatan pada dua triwulan terakhir, dan kami terus mendorong agar serapan ini bisa diakselerasi,” tambah Adi.

Pemerintah melalui DJPb NTT terus memperkuat sinergi dengan satuan kerja pelaksana di daerah agar setiap rupiah belanja negara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Optimalisasi belanja diarahkan untuk memperbaiki pola konsumsi, layanan kesehatan, dan edukasi keluarga, yang menjadi faktor penting dalam upaya penurunan angka stunting di NTT.

Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap pada akhir tahun 2025, berbagai program intervensi stunting yang dijalankan lintas kementerian dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting dan mendukung tercapainya target pembangunan manusia yang sehat dan produktif di Nusa Tenggara Timur. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS