Komisi III DPR RI ke Polda NTT, Bahas TPPO, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (reses) ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Mapolda NTT) pada, Jumat 25 Juli 2025.

Kujungan itu guna membahas sejumlah isu strategis, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polda NTT.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut juga mengangkat tema "Belanja Modal dan Pengawasan oleh Polda NTT." 

Kata Henry, dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Reses sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, turut berdialog langsung dengan personel Bhabinkamtibmas dari Polres Rote dan Sabu Raijua. Dalam dialog tersebut, disampaikan sejumlah kendala terkait keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan.

Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni berkomitmen untuk membantu dengan memberikan 20 unit sepeda motor jenis trail guna mendukung tugas operasional para anggota di daerah terpencil dan atas negara itu.

Selain membahas penguatan fasilitas, pertemuan tersebut juga menyoroti tingginya kasus TPPO dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah NTT. 

Komisi III DPR RI mendorong Polda NTT untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan serta penegakan hukum yang lebih efektif.

"Komisi III DPR RI juga menyarankan agar Polda NTT membentuk satu desa sebagai pilot project yang bebas dari kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta TPPO. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Henry.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPR RI juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolda NTT yang dinilai humanis dan responsif meskipun baru menjabat lebih dari satu bulan.  Mereka berharap gaya kepemimpinan tersebut dapat menjadi teladan bagi seluruh jajaran di wilayah Polda NTT.

Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Stevano Adranacus, menambahkan bahwa kunjungan reses ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja, termasuk Polda, Kejaksaan Tinggi dan BNN.

"Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan anggaran dan fasilitas penunjang kinerja aparat dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, isu kekerasan seksual dan TPPO menjadi perhatian serius kami karena maraknya kasus-kasus tersebut di NTT," kata Stevano usai kunjungan mereka bersama Kapolda NTT dan para PJU.

Lewat kunjungan ini, Stevano berharap dapat mendorong perbaikan sistem dan peningkatan pelayanan keamanan serta perlindungan terhadap kelompok rentan di Provinsi NTT. (rey)

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS