Koperasi Merah Putih Resmi Diluncurkan, Nando Watu Soroti Kesiapan SDM di Ende

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE – Pemerintah secara resmi meluncurkan 80 ribu unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia, termasuk 278 unit di Kabupaten Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Peluncuran secara nasional ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, (21/7/2025).

Di Kabupaten Ende, peluncuran ini diikuti oleh Bupati Ende, para camat, kepala desa, serta pengurus koperasi secara daring dari Aula Garuda Kantor Bupati Ende.

Namun, meski telah diresmikan secara nasional, pelaksanaan koperasi desa di Ende belum bisa berjalan maksimal.

Sebanyak 278 Kopdes Merah Putih di Ende belum dapat beroperasi akibat sejumlah kendala, termasuk belum lengkapnya administrasi dan belum adanya modal awal.

Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi PDI Perjuangan, Ferdinandus Watu atau yang akrab disapa Nando Watu, memberikan sorotan tajam terhadap kesiapan pembentukan koperasi tersebut.

Menurut Nando, yang juga merupakan mantan Kepala Desa Detusoko Barat, kehadiran koperasi desa saat ini belum menjawab kebutuhan riil masyarakat di desa. Ia menilai, kondisi masyarakat desa masih belum siap secara sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola lembaga seperti koperasi.

“Kalau melihat dari fakta, sebelumnya juga ada BUMDes. Pemerintahan Prabowo-Gibran memang meluncurkan Kopdes, tapi kalau kita lihat dari kesiapan masyarakat, alat ukurnya adalah BUMDes itu sendiri. Diluncurkan sejak 2017, tapi sampai sekarang tidak semua desa di Ende memiliki BUMDes yang aktif. Dari 100 lebih desa, mungkin hanya sekitar 20–30 yang benar-benar menjalankannya,” ungkap Nando kepada POS-KUPANG.COM, Senin (21/7/2025) sore.

Baca juga: Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Hingga Rp 3 Miliar, Bupati Ende: Pengurus Harus Profesional

Nando juga menyoroti proses pembentukan, pemilihan pengurus, hingga pengurusan badan hukum dari 278 koperasi desa di Ende yang telah rampung 100 persen. Ia menduga proses tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa hanya untuk mengejar kelengkapan administratif, tanpa kajian dan sosialisasi mendalam di tingkat desa.

“Saya melihat nanti ini bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik di desa. Saya bicara dari perspektif bawah, bukan dari sisi kebijakan. Jangan sampai masyarakat menganggap koperasi ini sebagai program bantuan seperti Koperasi Anggur Merah dulu di masa almarhum Gubernur Frans Lebu Raya,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan sumber dana koperasi desa. Meski ada informasi bahwa modal awal akan berasal dari pinjaman bank-bank BUMN, namun Nando mengingatkan hal ini bisa menjadi masalah baru jika tidak disertai dengan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang memadai.

“Kalau masyarakat belum diberi pelatihan dan pemahaman tentang kewirausahaan, itu akan jadi masalah besar. Nanti bisa gagal bayar, usahanya tidak jalan, dan berujung pada konflik internal,” ujarnya.

Nando menyarankan agar kapasitas masyarakat yang menjadi pengurus dan pengawas koperasi diperkuat terlebih dahulu, terutama dalam memahami peran, tugas, dan fungsi koperasi.

Ia juga menegaskan pentingnya pembekalan materi kewirausahaan, agar masyarakat tidak sekadar membentuk koperasi karena dorongan administratif semata, tetapi mampu mengembangkan unit usaha yang produktif dan mandiri.

“Jangan sampai orang ikut mendirikan koperasi karena takut dana desa tidak cair. Ini fakta yang kita hadapi di Ende. Kerja karena ancaman administratif bukan karena kesadaran kebutuhan, ini yang harus dibenahi,” pungkasnya. (bet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS