Pembayaran Tukin Dosen ASN Unimor Tuai Polemik, Pola Komunikasi Dipertanyakan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Timor (Unimor) diduga menuai polemik.

Pasalnya, hingga saat ini tukin dosen baru dicairkan untuk masa pengabdian enam bulan lalu.

Sementara satu bulan lainnya belum dicairkan hingga sekarang. Hal ini masih dinantikan para Dosen Unimor tanpa informasi yang pasti.

Saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Minggu, 20 Juli 2025, seorang sumber dari Unimor yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan, tukin dosen ASN adalah hak dosen ASN yang diberikan kepada puluhan ribu dosen di Indonesia untuk Dosen ASN di PTN Satker LLDIKTI dan BLU Non Remun.

Tukin ASN lahir dari perjuangan Aliansi Dosen ASN Kemediktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI). 

Ia menegaskan, Perpres Nomor 19 Tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden RI beberapa bulan lalu berkat aksi solidaritas dosen yang tergabung dalam ADAKSI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Beberapa perwakilan dari setiap universitas berhasil dikirim ke Jakarta berkat hasil urunan biaya transportasi dan penginapan para dosen semua universitas tidak terkecuali di Unimor.

Dana tukin tersebut diperjuangkan melalui proses yang tidak mudah. Meskipun demikian, realisasi pembayaran tukin di tingkat universitas khususnya Unimor terlambat dan tidak ada transparansi.

Secara nasional tahapan pencairan tukin sudah ditetapkan oleh Kemendiktisaintek Sejumlah dosen ASN di Unimor sempat beramai-ramai menanyakan langsung tukin tersebut di rektorat pada tanggal 15 Juli 2025 lalu ke Wakil Rektor II dan Bagian Keuangan Unimor. 

Sumber ini menyebutkan, aksi para dosen menanyakan pencairan tukin ini semata-mata karena itu adalah hak mereka dan melalui perjuangan panjang.

"Sebenarnya itu pergi demo sih. Saat itu dapat informasi bahwa dalam satu atau dua hari ini tapi hanya enam bulan," ucapnya mengulang penjelasan para pihak kepada sejumlah dosen waktu itu.

Ia menegaskan, tidak ada transparansi dan pola komunikasi dari Unimor yang diberikan kepada dosen.

Para dosen kemudian berinisiatif untuk menanyakan kejelasan pencairan tukin tersebut ke berbagai pihak di Unimor, seperti bendahara, bagian keuangan, Wakil Rektor II, bahkan ada dosen yang berusaha menanyakan langsung pencairan tukin tersebut kepada Rektor Unimo.

Namun, penjelasan mereka sangat membingungkan.