Pemerintah Harus Berani Evaluasi Semua BUMD di NTT

Pemerintah harus menjadikan KIB sebagai ajang link and match antara pendidikan vokasi, politeknik, dan dunia usaha. Program pelatihan berbasis kebutuhan industri harus digencarkan. Kita tidak bisa berharap kawasan industri berkembang jika manusianya tak disiapkan.

Kawasan Industri Bolok harus diselamatkan dari potensi menjadi “proyek mangkrak”. Ini membutuhkan political will yang kuat dan sinergi antar aktor pembangunan: pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain membangun infrastruktur dasar secara terintegrasi: jalan, listrik industri, air, dan internet khusus kawasan.

Menyusun Masterplan Industri berbasis potensi lokal dan membentuk badan pengelola profesional yang bertugas menjalankan dan memasarkan kawasan.

Tawarkan insentif investasi yang menarik: lahan murah, tax holiday, kemudahan izin dan Fokus pada SDM lokal: siapkan pelatihan teknis, sertifikasi, dan kemitraan industri serta
Promosikan kawasan ke tingkat nasional dan internasional, termasuk melalui forum investor.

NTT tidak kekurangan potensi, yang kurang adalah eksekusi. Kawasan Industri Bolok bisa menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola dengan visi, data, dan keberanian mengeksekusi. Jika tidak, kita hanya akan mewariskan kawasan industri yang jadi monumen kegagalan pembangunan jangka panjang.

Untuk itu, yang diperlukan dilakukan adalah analisis apa yang buruk dan perlu dibenahi adalah tata kelola dan transparansi. Acap kali rapat kerja yang tertutup, minim laporan berkala, dan proses rekrutmen yang tidak transparan melemahkan kepercayaan publik.

Lalu dari sisi sumber daya manusia. Pengisian posisi top manajemen masih banyak melalui jalur layanan politik, bukannya kompetensi dan rekam jejak profesional.

Sementara integrasi ekonomi daerah. Sering terlihat tidak adanya sinergi struktural antara BUMD, OPD, perguruan tinggi, dan sektor swasta menyebabkan program-program mandek dan hasilnya belum optimal.

Pada pendayagunaan teknologi juga demikian. Digitalisasi proses kredit, transaksi dan pelaporan masih dini—padahal ini penting untuk efisiensi dan akses layanan.

Untuk itu, perlu dilakukan audit dan transparansi publik. Harus dilakukan audit KPI tahunan untuk tiap BUMD, lalu publikasikan hasilnya secara terbuka.

Adapun rekrutmen manajemen profesional.

Seleksi harus berdasarkan profil dan garis prestasi, tanpa intervensi politik, menggunakan mekanisme terbuka dan kompetitif.

Pemerintah perlu membentuk untuk sinergi ekosistem ekonomi. Tim kolaboratif lintas sektor untuk merancang program pemberdayaan, seperti Kredit Usaha Desa terintegrasi.

BUMD juga harus melakukan pengembangan  sistem e‑banking, e‑penjaminan, dan e‑reporting seperti kolaborasi dengan startup dan akademisi Undana untuk inovasi layanan.