Opini: Mau Sekolah Bayar Pajak Dulu

Oleh: Engelbertus Nggalu Bali
Dosen FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang - Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Kebijakan pendidikan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kembali memantik ruang diskursus publik. 

Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Nomor B/1488/400.3.6/VI/2025 menyebutkan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi syarat administratif bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak ke sekolah.

Di tengah semangat negara untuk memperluas akses pendidikan, kebijakan ini mengundang pertanyaan mendalam: apakah pendidikan masih dimaknai sebagai hak dasar, atau bergeser menjadi pendidikan yang membelenggu?

Secara konstitusional, pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945. 

Komitmen global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4) pun menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu.

Namun, ketika pendaftaran sekolah disyaratkan dengan bukti pembayaran PBB, muncul potensi hambatan administratif baru. 

Bagi keluarga miskin dengan akses terbatas, kebijakan ini justru menjadi penghalang nyata.  

Sebuah gejala pendidikan yang meresahkan, yang ironisnya menekan kelompok yang paling perlu dilindungi.

Pendidikan dan Ruang Kritis Belajar dari Paulo Freire

Dalam pemikiran Paulo Freire, pendidikan bukanlah sekadar proses transfer informasi, melainkan ruang dialog yang setara dan membebaskan. 

Pendidikan sejati harus mampu mengangkat martabat, membuka ruang partisipasi, dan menjadikan peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran.

Ketika kebijakan dibuat tanpa melibatkan suara masyarakat, khususnya yang terdampak, pendidikan berisiko menjadi alat kontrol administratif yang menjauh dari semangat pembebasan. 

Mengaitkan hak pendidikan dengan kepatuhan pajak memberi kesan bahwa hanya yang mampu membayar yang layak bersekolah.

Freire menyebut model semacam ini sebagai bagian dari pendidikan yang membelenggu pendidikan yang menundukkan, bukan membangkitkan.