Gereja dan Pemprov NTT Cari Cara Atasi Masalah Pekerja Migran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Masalah pekerja migran dan perantau yang dipicu oleh kemisikinan dan ketiadaan lapangan kerja menjadi perhatian serius gereja dan Pemerintah Provinsi NTT. 

Hal ini terlihat dalam Pertemuan Pastoral (Perpas) XII Regio Gerejawi Nusa Tenggara (Nusra) dihadiri sembilan uskup seantero Nusra serta Gubernur NTT, Melki Laka Lena, Rabu (2/7/2025).

Dua lembaga itu bersinergi lewat diskusi untuk bagaimana mencari solusi atas masalah serius para pekerja migran yang kerap menjadi korban eksploitasi, kekerasan, bahkan kematian.

Gereja dan Pemerintah diharapkan terlibat aktif dalam kegelisahan umat, khususnya migran dan perantau dengan begitu banyak persoalan yang kompleks.

Baca juga: Pekerja Migran Purna Unjuk Kebolehan Menganyam di Tenda Perpas XII Nusra Flotim

Tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah NTT menjadi pemasok pekerja terbesar baik di dalam maupun luar Indonesia.

"Provinsi NTT merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar. Sejak lama minat masyarakat NTT bekerja di luar negeri, di luar NTT juga sangat tinggi," ungkap Gubernur Melki Laka Lena.

Melki juga menyoroti kebiasaan masyarakat NTT yang merantau melalui "jalur tikus" alias non prosedural. Pekerja ilegal via calo itu menjadi tantangan besar, apa lagi masyarakat terbuai dengan iming-iming tanpa tahu fakta saat tiba di perantauan.

"Banyak saudara/saudari NTT di seluruh daerah yang dikirim tanpa mekanisme hukum dan persiapan yang benar," ujarnya.

Melki berujar, pihaknya melarang penempatan tenaga kerja yang rawan terhadap eksploitasi, seperti pekerja rumah tangga. Pekerja rawan ini harus diberi pelatihan dan kompetensi.

"Ini menjadi langkah untuk mencegah (praktik) perdagangan orang," tuturnya.

Langkah berikut terkait penguatan layanan terpadu satu atap (LTSA) yang fokus terhadap reaktivasi di setiap kabupaten/kota sehingga mempermudah migrasi legal. Sejauh ini hanya Kota Kupang yang aktif menerapkan cara itu.

"Ada empat LTSA, di Kota Kupang, Kabupaten Kupang Sikka, dan Sumba Barat Daya. Hanya satu yang aktif, di tempat lain belum berjalan dengan baik," ucapnya.

Ketua Pengarah Perpas XII, Mgr. Fransiskus Kopong Kung, mengapresiasi Gubernur NTT dan menyambut baik sinergi antara program pastoral gereja dan rencana pembangunan pemerintah daerah.

Uskup Larantuka itu menegaskan, migrasi dan pastoral bagi para perantau bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari diskursus panjang yang telah dibahas dalam Perpas sebelumnya.