Sekolah Kedinasan
Meski Kuliah Gratis dan Gransi ulus Jadi CPNS, 10 Sekolah Kedinasan Ini Sepi Peminat, Cek Rinciannya
Meski Kuliah Gratis dan Gransi ulus Jadi CPNS, 10 Sekolah Kedinasan Ini Sepi Peminat, Cek Rinciannya
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Adiana Ahmad
7. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (800 pelamar)
Ada sebanyak 800 pelamar pada seleksi masuk PIP Makassar. Tahun lalu kampus ini membuka dua prodi yakni D4 Nautika dan D4 Teknika.
Dari sekian jumlah pelamar tersebut, hanya ada 18 mahasiswa yang diterima di D4 Nautika dan 10 mahasiswa di D4 Teknika.
Baca juga: Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kemenhub via Jalur Pembibitan: Cek Formasi, Syarat dan Lokasi Sekolah
8. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (1.273 pelamar)
Pada 2024,sebanyak 1.273 pelamar memperebutkan 22 kursi yang ada di Poltrada Bali. Kuota di Poltrada pada 2025 sebanyak 15 untuk jurusan D3 Manajemen Transportasi Jalan dan 7 kursi D3 Manajemen Logistik.
Jurusan D3 Manajemen Transportasi Jalan bisa dipilih oleh lulusan SMA/MA IPA atau SMK. Sedangkan D3 Manajemen Logistik lebih luas, yakni bisa untuk lulusan SMA/MA IPS juga.
9. Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (1.479 pelamar)
Poltrans SDP Palembang menerima taruna/taruni baru sebanyak 23 orang. Jumlah tersebut tersebar untuk tiga jurusan yakni D3 Studi Nautika, D3 Permesinan Kapal, dan D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan.
Jumlah peminat Poltrans SDP Palembang saat itu sebanyak 1.479 orang. Kampus ini terbuka bagi lulusan SMA/MA IPA dan IPS maupun SMK.
10. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (1.804 pelamar)
Sekolah kedinasan dengan pendaftar paling sedikit pada 2024 terakhir adalah Poltekpel Surabaya. Ada 1.804 orang yang melamar di sini.
Mereka memperebutkan 81 kursi mahasiswa baru. Ada empat pilihan jurusan di Poltekpel Surabaya yakni D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal, D4 Transportasi Laut, D3 Elektro Pelayaran, dan D3 Nautika. (*)
ikuti Berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.