Opini: Peran Kelembagaan Gereja terhadap Kehadiran Koperasi Merah Putih

Oleh: John Mozes Hendrik Wadu Neru 
Pendeta GMIT, berkarya di Kabupaten Sabu Raijua

POS-KUPANG.COM - Dalam pusaran persoalan struktural kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak cukup hanya membicarakan angka-angka statistik atau merancang program sectoral dari atas. 

Perlu ada perubahan paradigma: dari intervensi teknokratik menuju pemberdayaan partisipatoris. 

Kehadiran Koperasi Merah Putih sebagai inisiatif koperasi desa berjiwa kebangsaan, menjadi momen penting untuk menggagas ulang akar kesejahteraan desa melalui jalan ekonomi kerakyatan.

Sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 UUD 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” 

Prinsip ini bukan sekadar kalimat normatif, tetapi jantung dari cita ekonomi bangsa yang pernah diperjuangkan oleh Bung Hatta. 

Dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Hatta menulis: “Koperasi bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga pendidikan politik rakyat.”

Di sinilah pentingnya membaca peran kelembagaan Gereja sebagai civil society organization yang strategis dalam mendukung dan mengawal misi kebangkitan koperasi berbasis gotong royong tersebut.

Membangun dari Pinggiran

Koperasi Merah Putih adalah skema baru dari pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan membangkitkan koperasi desa dengan nilai-nilai kebangsaan dan gotong royong, sekaligus sebagai respon terhadap stagnasi BUMDes di banyak daerah, termasuk di NTT. 

Model ini menekankan pada tiga hal: (1) penguatan ekosistem kelembagaan koperasi yang sehat, (2) integrasi sumber daya lokal dan manusia, serta (3) keberlanjutan usaha berbasis kebutuhan warga desa, bukan elite birokrasi.

NTT, yang selama ini menghadapi ketimpangan struktural dalam pembangunan, menjadi ladang yang subur bagi eksperimen ini. 

Namun, keberhasilan gagasan ini tak akan terjadi dalam ruang hampa. Ia membutuhkan aktor-aktor sosial yang kuat dan dipercaya masyarakat – dan di sinilah Gereja, khususnya Gereja Masehi Injili di Timor  ( GMIT)  memiliki potensi besar sebagai fasilitator moral, pendamping struktural, dan penghubung antara spiritualitas dan praksis ekonomi kerakyatan.

Tantangan Lapangan: Belajar dari BUMDes yang Tertatih

Sudah terlalu banyak testimoni kegagalan program pemberdayaan ekonomi berbasis desa di NTT, khususnya melalui BUMDes.