Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya Klarifikasi Dugaan Pelecehan terhadap Profesi Jurnalis

“Saya merasa sangat terhina. Kami bekerja bukan untuk uang semata. Kami menjalankan tugas jurnalistik demi kepentingan publik, dan konfirmasi adalah bagian dari kerja etik kami,” tegas Freddy.

Sebagai pimpinan DPRD, menurut Freddy, Yusuf Bora seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung nilai-nilai etika komunikasi publik, bukan justru bersikap eksklusif dan menyampaikan ucapan yang merendahkan.

Di tengah upaya wartawan menegakkan keterbukaan dan integritas dalam pemberitaan publik, tindakan Yusuf Bora justru memperlihatkan sikap antikritik dan tertutup. 

Ia mendesak agar DPRD SBD, khususnya Badan Kehormatan untuk bisa memanggil Yus Bora untuk membuat klarifikasi dan permintaan maaf kepada semua insan pers di SBD.

PWI NTT Kecam 

Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (PWI NTT) mengecam keras pelecehan profesi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya (SBD), Yusuf Bora.

Yusuf yang juga merupakan Ketua DPD Perindo SBD itu diduga telah melakukan pelecehan verbal terhadap wartawan TVRI, Fredy Ladi saat melakukan kerja jurnalistik. 

Dugaan pelecehan verbal itu terjadi pada Senin (9/6/2025) pagi, saat Fredy hendak mewawancarai Yusuf terkait sikap Partai Perindo terhadap rencana pembentukan pansus kisruh seleksi PPPK di kabupaten itu. 

"PWI NTT mengecam keras tindakan pelecehan verbal yg dilakukan Ketua Fraksi Perindo Sumba Barat Daya," tegas Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang pada Rabu (11/6/2025). 

Wartawan senior yang akrab disapa Ferry Jahang itu menyebut, apa yang dilakukan oleh Yusuf telah telah mencederai profesi wartawan. 

"Tindakan tersebut mencederai jurnalis dan terkesan ada upaya menghalang-halangi upaya pengungkapan 'permainan' di balik proses rekrutitmen PPPK di daerah tersebut," kata Ferry Jahang. 

Untuk itu, Ferry Jahang menyerukan agar wartawan tetap konsisten dalam melakukan kerja jurnalistik termasuk untuk mengungkap kebenaran dalam kisruh PPPK di SBD. 

"Kepada para jurnalis di SBD, PWI menyerukan untuk terus mengungkap proses perekrutan PPPK hingga tuntas," sebut Ferry Jahang. 

Selain itu, PWI NTT juga mendesak agar Yusuf yang merupakan Ketua partai sekaligus pimpinan DPRD untuk meminta maaf. 

"Kepada ketua perindo untuk secara terbuka menyampaikan permintaan maaf," pungkas Ferry. (ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS