Dukung Asta Cita Presiden, Kakanwil Kemenkum NTT Gagas Inovasi Data Desa Presisi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Dalam upaya mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya poin ke-7 tentang Reformasi Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, menggagas sebuah inovasi baru: Pembentukan Data Desa Presisi.

Hal ini disampaikan Silvester saat bincang santai bersama media, Selasa (10/06/2025). Ia menegaskan, penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah sangat penting dalam mendukung kebijakan nasional di tingkat daerah.

“Kami berkomitmen untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas regulasi, yang nantinya akan membantu kami dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Inovasi Data Desa/Kelurahan Presisi ini merupakan bagian dari strategi kerja sama antarinstansi pemerintah (Whole of Government) melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tujuannya adalah mendukung reformasi hukum berbasis data yang akurat dan terpercaya dari setiap desa atau kelurahan.

Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah tidak lengkapnya dokumen peraturan daerah dan kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di NTT. Meski judul peraturannya ada, dokumennya banyak yang hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik.

“Kondisi ini menimbulkan masalah obesitas regulasi dan ketidakpastian hukum,” kata Silvester.

Baca juga: Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Silvester Sili Laba Ajak Jajaran Lahirkan Inovasi Layanan Masyarakat 

Ia menjelaskan bahwa penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas peraturan daerah adalah jalan keluar dari persoalan tersebut.

Namun, untuk melaksanakannya diperlukan data desa/kelurahan yang presisi, agar program pemerintah tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Saat ditanya wartawan soal tantangan dalam mewujudkan Data Desa Presisi, Silvester menjawab singkat:

“Tantangan utamanya itu adalah SDM,” ungkap silvester.

Ia menjelaskan bahwa SDM atau sumber daya manusia adalah faktor paling penting dalam suksesnya sebuah program. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, semangat, dan terorganisir, maka ide atau dana yang ada tidak akan berjalan efektif.

Silvester berharap Pemerintah NTT mendukung penuh inovasi ini. Menurutnya, dengan data desa/kelurahan yang akurat, pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya.

“Masyarakat akan merasakan dampak langsung dari implementasi asta cita ke-7 dan 17 program strategis Presiden dan Wakil Presiden. Karena dengan data presisi, pemerintah bisa bekerja lebih tepat dan efisien,” pungkasnya.

Dengan inovasi ini, Kantor Wilayah Kemenkumham NTT berupaya agar reformasi hukum tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (uge)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS