Suster-Pendeta Ajak Gubernur NTT Berdiskusi Bahas Strategi Penanganan TPPO 

Pdt Ina Bara Pah dan berharap, pemerintah lebih gencar melakukan advokasi dan sosialisasi terkait anti TPPO kepada masyarakat di daeah terpencil sehingga bisa lebih meminimalisir kasus TPPO. 

Dalam kesempatan itu, Rudy Soik mengungkapkan berbagai kasus TPPO dan tantangan yang dihadapinya selama ini.

Baca juga: Istri Gubernur dan Wagub NTT Undang Aktivis Perempuan Bahas Pelecehan Seksual dan TPPO

Rudy Soik Berharap pemerintah bisa lebih memperbanyak PJTKI yang legal di NTT sehingga bisa merekrut dan memberangkatkan warga NTT sebagai TKI legal.

Suratmi Hamidah dari BP3MI mengemukakan fakta dan data TPPO yang terjadi di NTT dan bagaimana mereka berperan untuk meminimalisir pemberangkatan TKI illegal.

BP3MI memfasilitasi pelatihan bagi TKI untuk bekerja di sejumlah Negara khususnya di bidang hospitality dan kesehatan. 

Sementara itu Herman Seran menilai, bahwa salah satu sebab banyaknya warga NTT yang terpaksa menjadi PMI ilegal karena merasa ‘tidak nyaman’ tetap berada di daerahnya pasca Pilkada.

Hal ini terjadi mereka mereka adalah ‘lawan politik’ dan ada politk balas dendam. 

Djonk Iskandar mengungkapkan alur-alur perjalanan yang biasanya digunakan oleh pelaku TPPO untuk meloloskan PMI Ilegal.

Djonk Iskandar memastikan KOMPAK degan caranya akan mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan anti TPPO kepada generasi muda di NTT. 

Hal senada disampaikan Ino Natio bahwa mahasiswa di TTU dan Timor Barat siap bersinergi dengan pemerintah, agar tak ada lagi warga NTT yang berangkat secara illegal ke luar negeri. (vel)

Baca juga: Romo Leo Mali Sebut TPPO dan TPKS Terjadi karena Mentalitas Hamba

Tingkatkan Sosialisasi dan Advokasi

DALAM Diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena memastikan akan member perhatian serius terkait upaya meminimalisir terjadinya kasus TPPO di NTT.

Menurut GUbernur Melki Laka Lena, salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan yakni melalui sosialisasi secara masif di rumah ibadah seperti di mimbar gereja dan mesjid.

Hal ini penting dilakukan agar masyarakat atau umat dimaksud bisa mendapatkan gambaran yang benar dan tepat jika ingin bekerja diluar negeri secara legal.

Gubernur Melki Laka Lena juga berharap Koalisi Masyarakat Sipil Melawan TPPO ini bisa terus bersinergi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya mencegah dan menangani kasus TPPO di NTT.