Terkait Putusan MK Tentang Sekolah Gratis, Begini Tanggapan SD Muhammadiyah 2 Kupang  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta digratiskan. 

Hal itu diputuskan dalam sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Selasa 27 Mei 2025 lalu.

Hal tersebut menuai pro dan kontra terutama dari pihak sekolah swasta. 

Kepala SD Muhammadiyah 2 Kupang, Marjan, kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (30/5/2025), mengatakan, pihaknya belum menerima informasi yang jelas mengenai kepastian putusan tersebut.

“Saya sendiri belum tahu pasti apakah keputusan MK ini sudah final atau belum. Memang ada isu-isu yang berkembang dari kemarin, tapi kita masih menunggu keputusan resmi yang valid,” ujar Marjan. 

Marjan mengatakan, sekolah swasta, termasuk SD Muhammadiyah II, menyatakan bahwa meskipun mendukung kebijakan pendidikan gratis, implementasinya tetap harus memperhatikan kondisi riil di sekolah swasta. 

“Kami ini hanya pelaksana di sekolah. Kalau di sekolah negeri mungkin bisa bebas biaya karena ada dukungan pemerintah. Tapi sekolah swasta, seperti kami, bergantung pada swadaya orang tua murid,” ungkapnya.

Saat ini, SD Muhammadiyah II masih memberlakukan pembayaran sekolah. Hal ini, menurutnya, juga bergantung pada kebijakan yayasan yang menaungi sekolah tersebut. 

“Kalau keputusan MK itu berlaku menyeluruh, tentu akan berdampak, tapi semua kembali ke yayasan sebagai pengelola,” tambahnya.

Menurutnya, tantangan sekolah swasta cukup kompleks, terutama dalam hal pendanaan guru honorer. 

“Dana BOS yang kami terima tidak besar, hanya sekitar 20 persen bisa dialokasikan untuk guru honorer. Padahal jumlah guru di sekolah swasta umumnya lebih banyak, dan gaji mereka pun tidak bisa dibilang cukup. Selama ini, kami mengandalkan iuran komite untuk membayar guru honor,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti bahwa tidak semua sekolah swasta mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas.