Pimpinan Organisasi Papua Merdeka Ingin PBB Mediasi Perundingan dengan Presiden Prabowo

POS-KUPANG.COM, PUNCAK - Salah satu pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Puncak Jaya, Goliath Tabuni menyatakan keinginannya untuk berunding dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan resmi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM melalui juru bicara Sebby Sambom, Goliath menginginkan PBB memediasi perundingan itu. 

Goliath dalam keterangan yang sama juga menyatakan siap bertanggung jawab atas rangkaian konflik bersenjata yang terjadi antara aparat keamanan Indonesia dan kelompoknya.

Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pengadilan internasional jika proses hukum diperlukan sebagai jalan penyelesaian konflik.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dan eskalasi kekerasan di sejumlah wilayah Papua, yang selama ini menjadi basis operasi kelompok bersenjata.

Dikutip dari Tribunnews, Goliath Tabuni saat ini masuk dalam daftar buronan paling dicari oleh aparat TNI dan Polri.

Namun, Goliath Tabuni menegaskan, aksi bersenjata TPNPB merupakan bentuk pembelaan diri atas apa mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing.

"Kami bertanggung jawab atas seluruh korban, baik militer maupun sipil, yang jatuh akibat pertempuran. Tapi kami hanya menjalankan hak atas pembelaan diri untuk mempertahankan tanah dan bangsa kami dari pemusnahan," ujar Goliath Tabuni.

Tabuni menyebut wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, ditetapkan sebagai medan perang dan konflik hingga Pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua.

Menurunya, kemerdekaan Papua telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961.

Panglima TPNPB Kodap Ilaga, Peny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker melaporkan, konflik bersenjata di wilayah Puncak Ilaga meletus sejak 21 Mei 2025 telah menyebabkan jatuhnya banyak korban dari kalangan sipil.

Warga dilaporkan mengungsi ke hutan, kampung-kampung sekitar, hingga ke Kota Ilaga demi mencari perlindungan.

Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia sejak pukul 04.00 Wita pada 21 Mei 2025 memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. 

Mereka juga menyerukan keterlibatan lembaga internasional untuk memantau kondisi warga sipil yang terdampak.

Komandan Operasi Umum TPNPB se-Tanah Papua, Lekagak Telenggen, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto.