Kirim Guru ke Barak Militer
Tujuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kirim Guru dan ASN yang Malas Masuk ke Barak Militer
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengincar guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas masuk ke barak militer.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mengincar guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas masuk ke barak militer.
Menurut Dedi, dikirimnya guru dan ASN malas tersebut dilakukan sebagai bentuk dari pendidikan karakter.
"Ke depan, guru dan pegawai yang malas akan kami kirim ke barak tentara. Ini sebagai bagian dari pembinaan karakter," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).
Selain itu, kata Dedi Mulyadi, dikirimnya guru dan ASN malas ke barak militer menjadi bagian dari rangka evaluasi menyeluruh sistem pendidikan di Indonesia.
Baca juga: Alasan Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa Ke Barak Militer Bisa Mengarah ke Pelanggaran Hak Anak
Secara Nasional Wibawa guru lemah bisa mengaruhi perilaku siswa di sekolah Sebab, Dedi menilai lemahnya kewibawaan guru turut memengaruhi perilaku siswa di sekolah.
"Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali, ini juga harus menjadi bagian dari instrospeksi pendidikan. Jadi, sistem belajar dan mengajar di sekolah jadi faktor kenapa anak-anak berlaku seperti ini," ujar Dedi Mulyadi.
Tidak hanya guru dan ASN, Dedi Mulyadi juga berencana memasukkan individu yang meresahkan ke barak militer.
Baca juga: KPAI Temukan Pengancaman Guru BK pada Siswa yang Nakal
Misalnya warga yang terlibat aksi mabuk di jalan, atau membuat keributan akan dikirim langsung ke barak militer.
“Kita akan tempatkan mereka di barak. Tapi tentu dengan pendekatan terstruktur, karena mereka punya keluarga. Maka, akan kami pekerjakan di proyek konstruksi pemerintah dan tetap mendapat honor," ungkap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi juga menegaskan, program ini, dijalankan secara bertahap dengan pendekatan menyeluruh.
Baca juga: P2G Kritisi Program Dedi Mulyadi yang Bakal Kirim Guru ke Barak Militer
Nantinya, khusus pelajar, kegiatan dikelola langsung oleh bupati dan dandim, serta diawasi oleh danrem dan jajaran kepolisian. Serta akan diperluas ke seluruh Jawa Barat tergantung pada kesiapan daerah.
"Program ini bukan pendidikan militer. Ini pendidikan kedisiplinan, mengubah dari kebiasaan buruk menjadi baik, termasuk menyadarkan anak-anak agar tidak lagi mengendarai motor di bawah umur atau kecanduan gadget," pungkas Dedi Mulyadi. (kompas)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.