Alasan Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa Ke Barak Militer Bisa Mengarah ke Pelanggaran Hak Anak

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah mengaku khawatir program mengirim siswa nakal ke barak militer bisa mengarah ke pelanggaran hak anak.

Sebab, kata Ai Maryati Solihah, berdasarkan temuan KPAI pengiriman anak ke barak ada yang dilakukan tanpa rekomendasi psikolog profesional. 

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai Maryati Solihah, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Baca juga: Lemhannas Khawatir, Keluar Barak Militer Anak Bisa Petantang-petenteng

Bahkan, kata Ai Maryati Solihah, sekitar 6,7 persen anak-anak di barak militer juga tidak mengetahui alasan mengapa mereka dikirim untuk mengikuti program di barak tersebut. 

"Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak," ujar Ai Maryati Solihah. 

Selain itu, jelas Ai Maryati Solihah, KPAI juga menemukan adanya tindak pengancaman yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling (BK) pada siswa nakal yang akan dikirim ke barak militer. 

Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, guru BK mengancam siswa tersebut dengan kata-kata tidak akan naik kelas. 

"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jasra Putra. 

Baca juga: Wamensos Agus Jabo Priyono Tanggapi Kebijakan Dedi Mulyadi Seperti Ini

Jasra Putra mengatakan pihaknya juga menemukan ada tiga sekolah di Purwakarta, Jawa Barat yang tidak memiliki guru BK tetapi mengirim siswanya ke barak.

Sehingga menjadi tidak jelas siapa yang merekomendasikan siswa tersebut termasuk kategori nakal dan harus dikirim ke barak. 

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," tutur Jasra Putra. 

Jasra Putra menjelaskan, salah satu faktor penyimpangan perilaku siswa biasanya disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah.

"Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal," pungkas Jasra Putra. (kompas)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS