KPAI Temukan Pengancaman Guru BK pada Siswa yang Nakal

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya pengancaman yang dilakukan guru bimbingan konseling (BK) pada siswa nakal yang akan dikirim ke barak militer.

Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, guru BK yang mengancam siswa tersebut dengan kata-kata tidak akan naik kelas.

"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jasra Putra, dikutip dari Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Alasan Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa Ke Barak Militer Bisa Mengarah ke Pelanggaran Hak Anak

Selain itu, Jasra Putra mengatakan pihaknya juga bahkan menemukan ada tiga sekolah di Purwakarta, Jawa Barat yang tidak memiliki guru BK tetapi mengirim siswanya ke barak. Sehingga menjadi tidak jelas siapa yang merekomendasikan siswa tersebut termasuk kategori nakal dan harus dikirim ke barak.

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," ujar Jasra Putra. 

Jasra Putra menjelaskan, salah satu faktor penyimpangan perilaku siswa biasanya disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah.

"Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal," ucap Jasra Putra. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengaku khawatir program mengirim siswa bermasalah ke barak militer bisa mengarah ke pelanggaran hak anak.

Mengingat tidak adanya rekomendasi psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer. 

Baca juga: KPAI Desak Dedi Mulyadi Setop Program Kirim Siswa ke Barak Militer  

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai Maryati Solihah. 

Bahkan, kataAi Maryati Solihah, sekitar 6,7 persen anak-anak di barak militer juga tidak mengetahui alasan mengapa mereka dikirim untuk mengikuti program di barak tersebut. 

"Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak," jelas Ai Maryati Solihah. (kompas)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS