Pemprov NTT Perkuat Perlindungan Pekerja Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja, khususnya sektor informal yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding pekerja formal di wilayah tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Banuspa) menyelenggarakan Pelatihan Wadah Perisai dan Pengembangan Ahli Waris Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan tema Produktif Berkualitas di Hotel Harper, Kupang, pada Kamis 22–24 Mei 2025.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan jaminan sosial merupakan bantalan bagi pekerja untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan, sehingga mereka dapat tetap produktif dan memberikan kontribusi positif. 

Melalui Dinas Ketenagakerjaan NTT Pemerintah provinsi tengah mendata dan memverifikasi 100 ribu pekerja informal untuk didaftarkan dalam program jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian.

"Mulai bulan Juli 2025 pemerintah menyiapkan 100 ribu pekerja BPJS mengcover jaminan tersebut dan iurannya dibayar oleh pemerintah provinsi," ujarnya dalam sambutan, Kamis (22/5). 

Baca juga: Pastikan Kualitas Layanan, BPJS Kesehatan Cabang Atambua Gelar Utilization Review FKTP

Proses ini juga didukung dengan penyusunan dan finalisasi Peraturan Gubernur guna memperkuat instruksi agar seluruh kabupaten/kota di NTT melakukan langkah serupa.

“Kami bersama BPJS Ketenagakerjaan saat ini mendata 100 ribu pekerja untuk masuk dalam program perlindungan ini. Provinsi NTT memiliki lebih dari satu juta pekerja informal dibanding sekitar 600 ribu pekerja formal. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Gubernur Melki dalam sambutan kegiatan pelatihan wadah Perisai BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (22/5).

Gubernur juga menekankan pentingnya peran Agen Perisai dalam mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial. 

Ia berharap para agen di desa dan kelurahan dapat terus meningkatkan kompetensi agar lebih banyak pekerja informal yang terlindungi.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan  Wawan Burhanuddin menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas wadah Perisai yang sudah terbentuk. 

“Potensi wilayah NTT sangat besar, namun belum didukung sepenuhnya oleh kapasitas kepala wadah yang memadai. Pelatihan ini diharapkan bisa memperkuat sistem keagenan Perisai di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov NTT berkomitmen untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, terutama bagi pekerja rentan. 

“Tahun 2025, Pemprov NTT sudah menganggarkan Rp10,8 miliar untuk membantu iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di seluruh wilayah NTT.”

BPJS Ketenagakerjaan juga akan terus bekerja sama dengan Agen Perisai untuk menjangkau seluruh lapisan pekerja hingga ke desa-desa, memastikan tidak ada tenaga kerja yang terlewat dari perlindungan sosial yang layak.

“Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimis bisa mewujudkan NTT yang maju, sehat, dan cerdas,” tutup Wawan Burhanuddin. (iar)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS