Sekertaris Fraksi PSI Minta Kadis DLH Ende Dahulukan Urusan Gaji Petugas Kebersihan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Aksi penyegelan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Rabu (21/5/2025) pagi oleh Rustam Abdullah, salah satu honorer petugas kebersihan lantaran lima bulan belum menerima gaji mendapat sorotan dari Fraksi PSI DPRD Kabupaten Ende.

Ansel Kaise, Sekertaris Fraksi PSI DPRD Kabupaten Ende menyesali kondisi para honorer petugas kebersihan yang sejak awal tahun 2025 belum menerima haknya. 

"Pertama kita sesalkan kondisi ini, para pekerja ini setiap hari mereka memberikan dedikasi total untuk mendukung program-program kerja pemerintah terutama program Pak Bupati, Ende bersih. Kalau sampai insentif mereka lima bulan tidak dibayar, itu sebenarnya kegagalan kita pemerintah untuk mengurus mereka," tegas Ansel Kaise.

Ia bahkan menduga masalah keterlambatan pembayaran gaji honorer petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende adalah masalah bawaan sejak tahun 2024.

"Ini persoalan kayanya bawaan dari 2024, kalau lima bulan berarti terhitung murni di tahun 2025, kita minta Kadis itu fokus urus salah satu segmen yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari DLH, fokus itu dulu, soal bagaimana kesejahteraan yang ada di DLH, para penyapu jalan, kalau sampai hak-hak mereka tidak diberikan secara baik, korbannya itu masyarakat juga," ucap Ansel Kaise.

Baca juga: Sekertaris DLH Ende Ungkap Alasan Keterlambatan Pembayaran Gaji Petugas Kebersihan

Dikatakan Ansel, hak-hak para petugas kebersihan seharusnya diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Ende karena menurut dia, selama ini para petugas kebersihan telah mendukung program Ende bersih. 

Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Ende segera menyelesaikan hak-hak para petugas kebersihan yang belum dibayar selama lima bulan.

Meski demikian, Ia juga menyesali aksi penyegelan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Rustam Abdullah.

Menurut dia, aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena akan menghambat pelayanan di kantor pemerintahan tersebut.

"Itu tindakan yang tidak terpuji, sebaiknya dia mengadu ke lembaga DPRD, biar kami panggil kepala dinasnya, tapi kalau dia segel kantor kan menghambat pelayanan," tutup Ansel Kaise. (bet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS