7.000 Orang Daftar Sekolah Rakyat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Agus Zainal Arifin menegaskan bahwa penerimaan siswa dalam program Sekolah Rakyat haruslah berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin. 

"Perlu saya sampaikan, murid yang harus belajar di sini ( Sekolah Rakyat ), hanya dibatasi bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin atau kalau pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) dipilih desil yang ke satu dan kedua. Kalau bisa (diprioritaskan desil ke satu) kalau masih ada slot maka desil yang kedua," ujar Agus Zainal Arifin saat audiensi dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).

Agus Zainal mengungkapkan kalau penerimaan calon siswa tidak diukur berdasarkan kecerdasan akademik. Ia menjelaskan bahwa program sekolah gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini hanya mempertimbangkan validitas administrasi (dokumen) dan status ekonomi keluarga yang anak-anaknya sangat membutuhkan akses pendidikan.

Jadi, kata Agus, siswa dengan intelligence quotient (IQ) 80 pun berpeluang diterima asalkan memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin ekstrem atau miskin.

“Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja. Tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya misalnya 80 pun tidak masalah,” tegasnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat Prabowo Akan Dibangun di Manggarai Barat Provinsi NTT

Namun, pengecualian diberikan bagi calon siswa yang memiliki penyakit menular.“Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular kemudian sekolah disini, bukan ditolak, tetapi menurut Presiden Prabowo agar diberikan perawatan. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan,” katanya.

Lebih lanjut, Agus Zainal mengatakan bahwa tenaga pendidik di Sekolah Rakyat adalah guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Guru-gurunya rencananya adalah penugasan guru ASN. Kemudian kalau tidak cukup di suatu daerah, maka ada penugasan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penuh waktu, juga kemudian paruh waktu dan terakhir seleksi dari lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) calon guru," ujarnya.

Pemerintah, kata Agus, berencana membangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Adapun 63 titik itu tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera (13 titik), Jawa (34 titik), Kalimantan (2 titik), Sulawesi (8 titik), Bali dan Nusa Tenggara Timur (3 titik), Maluku (2 titik), dan Papua (1 titik).

Agus mengatakan bahwa berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan dibangun secara bertahap.

Sebanyak 100 diantaranya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), sementara 100 sekolah lainnya merupakan hasil kolaborasi dan dukungan dari pihak swasta yang dikoordinasi oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN).

Baca juga: Program Sekolah Rakyat Akan Disinergikan dengan Program MBG

Pemerintah, kata Agus, menargetkan pembangunan minimal 100 Sekolah Rakyat setiap tahunnya demi mewujudkan target satu sekolah di setiap kabupaten/kota. Sampai saat ini, kata Agus, sebanyak 7.700 calon peserta didik telah mendaftar di Sekolah Rakyat.

Proses selanjutnya yaitu Kepala Daerah akan menetapkan siapa saja yang lolos sebagai calon siswa. Calon siswa yang lolos seleksi administrasi dan verifikasi status ekonomi akan mengikuti tes kesehatan pada 21 Mei 2025 mendatang. Setelah tes kesehatan, pada 22 hingga 24 Mei 2025 akan ada kunjungan ke rumah calon peserta didik (home visit) serta wawancara.

Tim home visit yang akan datang merupakan perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).