LIPSUS: PMKRI Maumere Desak Polres dan Kejari Usut Kasus Dana Covid-19

Adapun salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya adalah melalui sosialisasi. 

Saat itu, mantan Kepala Ruangan Isolasi Covid TC Hillers, Lus Lero, mewakili para Nakes menyampaikan beberapa hal terkait persoalan tersebut, berharap pemerintah dapat segera mendapatkan solusi bijak menyelesaikan persoalan itu. 

Lus Lero juga berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah terbuka menerima kedatangan para nakes. 

"Kami juga tetap bertugas menjalankan profesi kami melayani masyarakat, " ucap Lus Lero.

Ibu Hamil Meninggal

Selain masalah dana covid-19, para aktivis PMKRI juga mendorong Polres Sikka untuk melakukan mengusut tuntas kasus kematian dua orang ibu hamil di RSUD Tc Hilers Maumere beberapa waktu lalu.

Menurut PMKRI, dua orang hamil tersebut sebenarnya tidak meninggal dunia namun karena dibiarkan pihak Manajemen RSUD Tc Hilers Maumere sehingga nyawa kedua ibu hamil tidak bisa tertolong.

"Kami mendorong Polres Sikka untuk mengusut, melakukan peyelidikan terhadap tindakan pembiaran dua ibu hamil yang meninggal dunia. Dua orang ibu dan anak sebenarnya tidak meninggal dunia, tapi karena kerja-kerja tidak profesional dan pembiaran akhirnya mereka meninggal dunia," kata Johan De Brito Papa Naja, Presidium

Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI cabang Maumere. Usia berorasi di depan Mapolres Sikka, mereka kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Sikka. (awk)

Dana Covid Harus Segera Dibayar

Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi menegaskan, proses di DPRD Sikka sudah selesai dan meminta jasa Covid-19 para nakes harus dibayar. 

“Kami sekarang berharap dan mendesak jasa nakes dibayar. Secara politik kami terus bekerja dan berjuang agar jasa itu dibayar. Tetapi kalau ada elemen masyarakat di Sikka yang melapor kepada apparat penegak hukum tentunya kami hormati. Semua tentu punya tujuan sama agar jasa nakes diproses dan dibayar," ujar Stefanus Sumandi , Senin (5/5).

Stefanus Sumandi  menjelaskan, DPRD Sikka sudah beberapa kali menggelar rapat dan meminta jasa Covid-19 para nakes dibayar.

Namun sampai sekarang,  jasa Covid-19 itu belum dibayar. Maka itu, perjuangan DPRD Sikka secara politik tentunya akan terus dilakukan.

"Semua tujuannya sama jasa nakes harus dibayar. Kalau ada yang melaporkan kepada aparat penegak hukum maka kami hormati. Tetapi perjuangan DPRD Sikka sudah selesai dan kami meminta pemerintah membayar," tegas Politisi PDIP Perjuangan Sikka.

Sementara itu, Marthen Adji, anggota DPRD Sikka menegaskan, kalau Fraksi Perindo sudah berkali-kali meminta jasa Covid-19 dibayar tapi sampai sekarang belum ada pembayaran.

 "Kami tentunya akan terus berjuang dan meminta jasa Covid-19 dibayar," paparnya. (rkw)