NTT Terkini 

Sambut May Day, GMNI Kupang dan BEM Undana Kupang Lakukan Diskusi Publik

Sementara Toni Dima menjelaskan bahwa digitalisasi dan distribusi di era 4.0 tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penyerapan tenaga kerja.

Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/PETRUS CHRISANTUS GONSALES
DISKUSI - Foto bersama narasumber dan peserta diskusi peringatan May Day 2025, Kamis (1/5/2025). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Chrisantus Gonsales

POS-KUPANG.COM, KUPANG - GMNI Cabang Kupang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undana menyelenggarakan diskusi publik pada momentum peringatan May Day 2025, Kamis (1/5/2025).

Diskusi publik tersebut mengusung tema Menakar Kesejahteraan Buruh di NTT menghadirkan empat narasumber di antaranya akademisi FISIP Undana, Yohanes Jimmy Nami, Ketua DPD KSPSI NTT, Stanis Tefa, Mediator Hubungan Industrial Ahli Madia Dinas Nakertrans NTT, Dua Ate Astobe, dan Sekretaris APINDO NTT, Toni Angtariksa Dima.

Dua Ate Astobe dalam pemaparannya menyampaikan terdapat delapan sarana hubungan industri, terdiri dari, serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama Tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundangan-undangan, ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Bila delapan sarana ini dijalankan dengan baik, maka kesejahteraan buruh bisa tercapai," ujarnya dalam diskusi yang digelar di Aula SMKN 3 Kota Kupang. 

Kemudian Stanis Tefa dalam penyampaiannya menjelaskan tentang perbandingan UMP NTT di tahun 2025 yang dinilai lebih besar dari UMP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Baca juga: Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh Berjalan Aman dan Lancar

"UMP di NTT saat ini lebih besar dari UMP di DIY dan Jawa Tengah, padahal jumlah pabrik maupun perusahaan di NTT tidak sebanyak di dua daerah tersebut," katanya.

Ia turut menyoroti tentang peran DPRD NTT dalam menyaring aspirasi dari kalangan buruh. Menurutnya, hingga saat ini fungsi pengawasan dari DPRD NTT tidak berfungsi secara optimal.

"Padahal persoalan bagi kalangan buruh ini terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTT. Seharusnya DPRD NTT bisa berperan di sana," tutur Stanis.

Sementara Toni Dima menjelaskan bahwa digitalisasi dan distribusi di era 4.0 tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penyerapan tenaga kerja.

"Sebab perkembangan teknologi bisa saja makin meminimalisir keterlibatan manusia dan perusahaan lebih memilih menggunakan teknologi robotika yang tingkat akurasinya lebih canggih," kata Toni.

Dikatakan, kesejahteraan buruh pertama-tama menjadi tanggung jawab dari buruh itu sendiri.

Baca juga: Ratusan Buruh Gelar Aksi May Day di Polda NTT, Minta Atensi Kasus PHK dan Ketenagakerjaan

Tingkat kemajuan dan keberlanjutan usaha suatu perusahaan ditunjang oleh etos kerja para pekerjanya.

"Apabila perusahaan tersebut berkembang tentu persoalan PHK tidak akan pernah terjadi," ujarnya.

Yohanes Jimmy Nami, mengkritisi situasi yang dialami kaum buruh di NTT.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved