Penggelapan Dana Makan Bergizi Gratis Rp 1 Miliar Tidak Terkait BGN, Polisi Lakukan Penyelidikan

Kepolisian tengah menyelidiki dugaan penggelapan dana yang dilaporkan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun dana yang diduga digelapkan mencapai hampir Rp1 miliar atau tepatnya Rp 975.375.000.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, membenarkan adanya laporan tersebut. "Betul, sudah ada laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini kasusnya untuk yang makan gratis sedang dalam penanganan," ujar Nurma.

Ia menjelaskan, penyelidikan masih berlangsung dan pihaknya mulai memanggil sejumlah saksi. Sejumlah bukti juga telah diterima, satu di antaranya kuitansi Rp 975.375.000.

"Masih dalam tahap penyelidikan, tapi laporan sudah kami terima. Barang bukti kuitansi senilai Rp900 jutaan, ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan," tuturnya. 

Sebelumnya, suasana SPPG di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kini mati suri. Luas dapur mencapai 500 meter persegi ini dilengkapi peralatan memadai digunakan untuk memasak menu dalam program MBG.

Namun, seiring pelaksanaan program itu, terjadi persoalan teknis dan administratif yang membebani pihak dapur tanpa koordinasi yang jelas dari pelaksana lapangan.

Baca juga: SPPG Batang 1 Dipantau Ahli Gizi untuk Jaga Kualitas MBG

Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati menjelaskan, awalnya dirinya hanya berpikir untuk menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, dalam pengadaan makan bergizi gratis.

"Jadi, saya berpikir perjalanannya nanti enggak mungkin pemerintah itu memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini," ujar Ira.

Wanita berhijab itu mengaku, dirinya ditunjuk menjadi kepala dapur SPPG di Kalibata, tetapi sejak awal tidak ada penjelasan rinci mengenai tanggung jawab sebagai kepala dapur.  "Ya sudah, kami kemudian menyediakan makan sampai dengan ke sekolah-sekolah yang ditunjuk, yaitu ada 19 sekolah," kata dia.

Dalam proses penyediaan makan bergizi gratis ini, ia sampai memikirkan penyediaan bahan pangan, proses pengolahan atau memasak hingga proses pendistribusian makanan. Ira juga mendapat informasi terjadinya perubahan mendadak terkait harga dan porsi makanan. 

"Tiba-tiba di dalam perjalanan, ada perubahan harga. Awalnya semua anak mendapat jatah Rp15.000, tapi tiba-tiba dibedakan, anak PAUD hingga kelas 3 SD hanya Rp13.000, sementara kelas 4 hingga 6 tetap Rp15.000. Tapi kami tidak diberi tahu bahwa porsinya harus disesuaikan," jelasnya.

Bila terjadi kekurangan, Ira mengaku bahwa dirinya serta staf dapur mendapatkan teguran keras. "Saya tuh dihina secara fisik, dalam bentuk WA bahwa 'Bu Ira tidak punya kompeten, tidak bisa membedakan antara beras sama pasir. Jadi harus belajar lebih cara buang airnya. Kenapa larinya ke fisik," tuturnya.

Baca juga: Siap Suport Program MBG, Kemnaker Teken Mou Tenaga Kerja dengan BGN

Masalah lain muncul saat pencairan dana. Ia menyebut pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) ditransfer ke rekening yayasan tanpa penjelasan.

"Kami baru tahu setelah menanyakan langsung. Yayasan mengakui uangnya sudah cair, tapi belum jelas perhitungannya. Kami diminta terus mengirim invoice, tapi tidak ada yang dianggap benar," katanya.

"Saya merasa sangat dizalimi. Padahal saya sudah bekerja siang malam demi anak-anak bisa makan dengan layak. Saat test food, kami dipuji. Tapi setelah itu, kami malah diperlakukan semena-mena," sambung Ira.