LIPSUS: Dokter Anastesi Mengaku Bingung Dikaitkkan dengan Kematian Ibu dan Anak di Sikka

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Mantan dokter anestesi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc.Hillers Maumere, Kabupaten Sikka, Remidazon Rudolfus Riba menegaskan, penerbitan SIP adalah kewenangan Dinas Kesehatan, berdasarkan surat tanda registrasi (STR). 

“STR dokter ada tiga SIP, jadi boleh bekerja di tiga tempat,” ujar Remidazon Rudolfus Riba  kepada wartawan di Maumere, Sabtu (12/4). 

Remidazon Rudolfus Riba  menegaskan, dia tidak ada kaitan dengan peristiwa kematian ibu hamil yang terjadi di RSUD Tc. Hillers pada Rabu (9/4/2025) malam. Sebab, sejak 31 Desember 2024, ia sudah tidak lagi menjadi pegawai rumah sakit tersebut. Begitu pun dengan dokter Evi. 

Remidazon Rudolfus Riba  mengungkapkan, pada awal Februari, pihak rumah sakit melaporkan keduanya ke Kementerian Kesehatan agar STR dicabut. Laporan tersebut berujung pada proses persidangan oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). 

Baca juga: Tangis Gubernur NTT Melki Laka Lena Saat Misa Pemakaman Uskup Emeritus Mgr. Petrus Turang

“Hasilnya kami tidak pernah melakukan pelanggaran SOP berat, sehingga SIP dan STR kami aman. Secara administrasi kami aman, ini adalah permasalahan lain yang tidak berhubungan dengan STR,” sebut Remidazon Rudolfus Riba.

Remidazon Rudolfus Riba menyampaikan, pada 17 Maret 2025, Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa keduanya boleh bekerja di rumah sakit lain. Kendati demikian, Remidazon mengaku masih memiliki tunggakan dua tahun untuk mengabdi di NTT, sebab dia dibiayai Kemenkes untuk mengambil spesialis anestesi. 

“Saya masih punya tunggakan dua tahun pengabdian di provinsi NTT, tapi bukan di RSUD Tc. Hillers,” kata Remidazon Rudolfus Riba. 

Sedangkan dokter Evi telah mengabdi lebih dari enam tahun. Artinya, sudah melebihi masa wajib pengabdian, yakni lima tahun. 

“Kalau ada kasus setelah 18 Maret 2025, kami berdua bingung kenapa nama kami berdua malah disangkutpautkan dengan kematian ibu hamil baru-baru ini,” sebut dia.

Sementara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Menteri Kesehatan mencabut surat izin praktik (SIP) dari dua dokter spesialis anestasi yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sikka, T.C. Hillers Maumere. Tuntutan ini karena dua dokter spesialis anestesi ini belum melayani pasien di rumah sakit tersebut.

Baca juga: LIPSUS: Gubernur Melki Menangis, Ribuan Umat Hadiri Pemakaman Uskup Petrus Turang

“Karena dua dokter itu meminta tunjangan yang sangat besar, sementara kemampuan uang Kabupaten Sikka sangat terbatas. Akibatnya, ada pasien meninggal dunia di rumah sakit T.C. Hillers,” kata Melki Laka Lena, kepada Kompas.com, Jumat (11/4).

Melki Laka Lena menjelaskan, tuntutan tunjangan tersebut dimediasi oleh Bupati Sikka bersama pihak rumah sakit.

 Akan tetapi, dua dokter spesialis anestasi itu tidak menerima dan masih menuntut tunjangan yang sangat tinggi, sedangkan keuangan daerah Kabupaten Sikka tidak memenuhi tuntutan tersebut.

Kalau tuntutan dua dokter spesialis anestasi itu dipenuhi oleh Pemda Sikka maka akan berdampak luas terhadap dokter spesialis anestasi di seluruh Indonesia.

Melki Laka Lena menegaskan, sambil proses permintaan pencabutan SIP diproses, Pemprov NTT sedang mendatangkan dua dokter spesialis anestesi lain. 

“Dampak dari tidak bekerjanya dua dokter spesialis anestesi ada pasien yang meninggal di RSUD. Saya sedih mendengarkan informasi itu hanya karena meminta tunjangan yang sangat besar, sementara keuangan daerah terbatas,” ujar Melki Laka Lena.

Kekurangan Dokter
Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg. Iien Adriany mengakui, di NTT memang mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis.

"Sebetulnya NTT kekurangan dokter. Kalau pun ada misalkan hanya satu orang dan juga punya hak cuti. Kalau cuti ya terjadi kekosongan dokter," kata Iien Adriany.

Iien Adriany mencontohkan kondisi kekosongan dokter terjadi di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Sabu Raijua mengalami kekurangan dokter spesialis anak dan radiologi. Sementara di Kabupaten Kupang ketiadaan dokter spesialis penyakit dalam. 

Kekurangan dokter menurutnya, tidak hanya terjadi di dua kabupaten, tetapi ada juga di wilayah lain di NTT.
Terkait peristiwa di RSUD TC Hillers, Iien Adriany mengatakan, rumah sakit tersebut memiliki dua dokter anestesi. Satu berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu tenaga kontrak.

“Dokter anestesinya ada dua. Satu ASN satunya tenaga kontrak. Intinya, (mereka) menghendaki untuk mendapat insentif yang lebih, tetapi karena keuangan daerah tidak memungkinkan, yang terjadi seperti itu,” kata Iien Adriany.

Iien Adriany mengungkapkan bahwa dokter PNS yang bertugas di RSUD TC Hillers sebenarnya sudah mengajukan pengunduran diri sejak Februari lalu. Namun pengunduran diri itu belum diterima karena dokter masih sangat dibutuhkan.

Untuk sementara waktu, kata Iien, pihak RS sudah mendatangkan seorang dokter dari RS Komodo Labuan Bajo yang akan bertugas hingga akhir April 2025.

Kadis Kesehatan NTT mengakui, situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Namun saat itu, Dinas Kesehatan masih memiliki kewenangan untuk memindahkan dokter sesuai kebutuhan. Sekarang kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan.

“Tahun sebelumnya kita punya kewenangan untuk izin, tetapi sekarang kewenangan itu bukan ada di kita,” ujar Iien Adriany.

Baca juga: Gubernur NTT Minta Maaf, Dua Dokter Anestesi Kembali Bekerja di RS TC Hillers Maumere

Iien Adriany menambahkan, tidak mudah untuk menarik dokter spesialis praktik NTT. Menurutnya dibutuhkan daya tarik tertentu.

“Jujur, NTT ini bukan menjadi pilihan utama bagi para dokter. Kalau disuruh pilih, mereka pasti pilih tempat lain. Maka butuh sesuatu yang menarik, salah satunya ya itu (gaji) yang cukup,” tambahnya.

Dinas Kesehatan menyebut saat ini ada 74 dokter spesialis yang sedang menjalani pendidikan. Namun, NTT masih harus menunggu mereka menyelesaikan pendidikan hingga selesai. 

"Kita harus menunggu mereka selesai. Selama itu, kita juga harus punya cara agar dokter mau datang ke NTT," kata Iien Adriany.

Sebanyak 68,18 persen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C di NTT telah memenuhi standar empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang, sesuai data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 31 Maret 2025.

Dari 22 RSUD yang tersebar di kabupaten kota se NTT, sebanyak 15 RSUD telah memenuhi 100 persen ketersediaan tujuh jenis spesialis yang ditentukan yaitu spesialis penyakit dalam, kebidanan, kandungan, anak, bedah, radiologi, anestesiologi, dan patologi klinik. 

Iien Adriany mengatakan di NTT masih mengalami kekosongan tenaga dokter spesialis. Saat ini, sebanyak enam kabupaten di NTT yang belum ada dokter spesialisnya.  

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jumat (11/4) Iien menyebutkan, di Kabupaten Sabu Raijua mengalami kekosongan dokter spesialis anak, radiologi dan patologi klinik.  Sementara di Kabupaten Kupang ketiadaan dokter spesialis penyakit dalam. 

Baca juga: LIPSUS: Tidak Ada Dokter Anastesi  Ibu dan Anak Meninggal  di IGD Tc Hilers Maumere 

“Ada enam kabupaten yang masih ada (kekurangan dokter di NTT). Seperti Kabupaten Kupang itu tidak ada spesialis penyakit dalam-nya, kemudian Kabupaten Sabu Raijua itu tidak ada spesialis anak dan radiologi. Rata-rata sudah punya dan terpenuhi semua. 68 persen sudah terpenuhi semua kebutuhan itu. Cuman satu-satu,” kata Iien Adriany.

Berdasarkan laporan yang diterima Pos Kupang  dari Kepala Seksi PPSDMK Dinkes NTT Merpati Nalle, berikut empat kabupaten lainnya yang RSUD Tipe C dengan indikator 4 dokter spesialis dan 3 penunjang-nya yang masih ada kekosongan sesuai data SISDMK.

Kabupaten Lembata spesialis radiologi, Kabupaten Flores Timur spesialis patologi klinik, Kabupaten Ngada spesialis anestesi, dan Kabupaten Sumba Tengah spesialis anak dan spesialis patologi klinik. (fan/dim/kompas.com)

Jadi Bahan Refleksi 

DPRD NTT mengutuk sikap dua dokter di Rumah Sakit TC. Hillers Maumere Kabupaten Sikka yang berujung pada meninggalnya pasien karena keterlambatan penanganan. 

Komisi V DPRD NTT telah memanggil Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan perhimpunan rumah sakit maupun tenaga kesehatan di NTT untuk membahas itu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (11/4). 
Rapat itu dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT Muhamad Supriyadin Pua Reke, dan dihadiri pimpinan maupun anggota Komisi V DPRD NTT. 

Muhamad Ansor, anggota Komisi V DPRD NTT dalam forum itu menyebut persoalan itu harusnya tidak terjadi. Dia bahkan mendorong pencabutan izin praktik bagi dua dokter anastesi itu. 

"Komisi V DPRD mengutuk keras (kejadian) ini," kata Muhamad Ansor, Jumat. Dia meminta Ketua Komisi V DPRD NTT Pua Reke juga mengeluarkan pernyataan yang sama. 

Pua Reke menyebut, Komisi V DPRD NTT mengutuk persoalan di Rumah Sakit TC Hillers Maumere. Dia harap tidak ada lagi masalah semacam ini di NTT. “Kami Komisi V DPRD Provinsi NTT mengutuk keras kejadian di RSUD Maumere yang sebabkan ibu dan anak meninggal dunia. Tidak boleh terjadi lagi,” kata dia. 

Anggota DPRD NTT lainnya, Mercy Piwung meminta Pemerintah Kabupaten Sikka maupun Pemerintah Provinsi NTT segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendatangkan dokter pengganti. 

Sebab, kata dia, kebutuhan dokter sangat penting bagi pelayanan di Rumah Sakit itu. Sisi lain, hampir semua fasilitas kesehatan di NTT, juga mengalami masalah yang sama yakni kekurangan dokter, terutama dokter ahli. "Ini kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendatangkan," katanya. 

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agus Nahak menyesalkan absennya dokter anestesi di RSUD TC. Hillers saat pasien dalam kondisi kritis membutuhkan penanganan.

"Apapun alasannya, meninggalkan tugas dalam situasi kritis adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Harus ada sanksi yang tegas dan setimpal agar ada efek jera. Ini penting, supaya tidak terulang kembali di masa depan," kata dia. 

Kejadian tragis ini menjadi momentum refleksi dan evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah agar lebih serius dalam menjamin layanan kesehatan dasar yang layak bagi masyarakat.

Agus menilai, ketiadaan dokter spesialis seperti anestesi bukan hanya soal teknis, melainkan soal keberpihakan kepala daerah terhadap sektor kesehatan. "Kalau kepala daerah punya keberpihakan pada kesehatan, berapapun biayanya pasti akan dianggarkan. Tapi kalau tidak, akan sulit," kata dia. 

Salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di daerah adalah melalui program kerja sama dengan fakultas kedokteran. Program ini pernah diterapkan di beberapa kabupaten di NTT dan terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dokter ahli di suatu wilayah. 

Politikus Golkar itu melanjutkan, kolaborasi antara kepala daerah dan dinas kesehatan dalam menyiapkan fasilitas pendukung seperti rumah dinas dan insentif yang memadai bagi tenaga medis.

"Yang penting itu disiapkan dulu fasilitasnya. Rumah dinas, insentif, dan lainnya. Kalau tidak ada rumah, lalu hanya diberi uang sekian puluh juta tanpa tempat tinggal, siapa yang mau datang," kata Agus. 

Secara khusus, Agus mencontohkan Kabupaten Malaka. Kabupaten itu dinilai efektif memperhatikan kesejahteraan dokter. Hasilnya, dokter-dokter merasa nyaman melakukan pelayanan di Malaka. 

"Banyak dokter bersedia menetap di Malaka karena fasilitas dan dukungan anggarannya jelas. Kalau insentif dan fasilitasnya sama, orang tentu lebih memilih daerah yang aksesnya lebih baik, seperti Bali," katanya. (fan) 

Dokter di RSUD Borong Gaji Tertinggi 

Rumah Sakit Umum Daerah Borong (RSUD Borong), milik Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur saat ini memiliki 12 dokter spesialis. Para dokter spesialis ini diberikan gaji tertinggi dari seluruh daerah di daratan Pulau Flores. 

Direktur RSUD Borong Dokter Kresensia Nensy didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dokter Surip Tintin kepada Pos Kupang, Minggu (13/4) menerangkan, RSUD Borong saat ini mempunyai 12 dokter spesialis yaitu penyakit dalam, kandungan, anak, dan bedah dengan masing-masing 2 orang dokter spesialis. 

Selain itu ada dokter spesialis anestesi, dokter THT atau dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (otolaringologi), dokter saraf, dokter radiologi, dan dokter spesialis patologi klinik. 

Ditanya terkait kekurangan dokter diberbagai daerah, menurut dokter Kresensia, itu menjadi persoalan dalam perekrutan dokter-dokter spesialis terutama terkait tawaran insentif.

Meski demikian, kata dokter Kresensia, untuk dokter-dokter spesialis, Pemerintah Daerah Manggarai Timur memberikan insentif yang cukup besar di mana setiap dokter spesialis diberikan insentif sebesar Rp 40 juta/bulan. Khusus dokter spesialis anestesi diberikan insentif Rp 50 juta/bulan.

"Puji Tuhan di Manggarai Timur ini, Pemerintah Daerah cukup besar mengalokasikan anggaran untuk insentif daerah bagi dokter-dokter spesialis. Di mana pada tahun 2024 lalu insentif diberikan untuk masing-masing dokter spesialis dengan besaran Rp 32 juta hingga Rp 36 juta, tetapi di tahun anggaran 2025 ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk insentif itu sebesar Rp 40 juta/orang/bulan dan khusus untuk dokter anestesi Rp 50 juta/bulan/orang," terangnya.

Dokter Kresensia, juga mengaku, dengan diberikan tawaran gaji yang tinggi bagi dokter spesialis sehingga memudahkan pihaknya untuk merekrut dokter-dokter spesialis untuk mendukung SDM di RSUD Borong. Bahkan insentif dokter-dokter spesialis di RSUD Borong tertinggi di seluruh daerah di pulau Flores, Provinsi NTT. (rob) 

Data Jumlah Dokter Spesialis

1.Lengkap Tujuh Spesialis
RSUD S.K. Lerik (Kota Kupang)
RSUD Soe (TTS)
RSUD MGR Gabriel Manek (Belu) 
RSU Kefamenanu (TTU)
RS Penyangga Perbatasan Betun (Malaka)
RSUD Ba’a (Rote Ndao)
RSD Kalabahi (Alor)
RSU Dr TC Hillers Maumere (Sikka)
RSUD Ende (Ende)
RSD Aeramo (Nagekeo)
RSUD Borong (Manggarai Timur)
RSU Ruteng (Manggarai)
RSUD Komodo (Manggarai Barat)
RSUD Waingapu (Sumba Timur)
RSUD Waikabubak (Sumba Barat).

2.Kurang Dokter Spesialis
RSUD Sabu Raijua 
RSUD Waibakul (Sumba Tengah)
RSU Bajawa
RSU Naibonat (Kupang)
RSUD Lewoleba (Lembata)
RSUD Dr Hendrik Fernandez (Flores Timur) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS