Jumat, 10 April 2026

KKB Papua

Pimpinan OPM Dukung Aksi Tutup PT Freeport

Jeffrey menyebut bahwa sudah saatnya PT Freeport ditutup agar tidak memperpanjang penderitaan rakyat Papua

Editor: Ryan Nong
POS-KUPANG.COM/HO
PENYELAMATAN - Pekerja PT Freeport Indonesia yang diselamatkan TNI 

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka atau OPM memberi dukungan terhadap aksi masyarakat yang menuntut penutupan PT Freeport di Papua. Adapun Aksi Tutup PT Freeport digelar serentak pada Selasa (7/4/2026). 

Ketua Organisasi Papua Merdeka Jeffrey Bomanak menyebut desakan rakyat Papua agar PT Freeport ditutup merupakan hal yang wajar, mengingat tak ada keterlibatan pemilik ulayat dalam proses awal perizinan terselubung demi kepentingan kapitalisme global yang mengorbankan hak rakyat Papua.

Dikutip dari SP, Jeffrey menyebut bahwa sudah saatnya PT Freeport ditutup agar tidak memperpanjang penderitaan rakyat Papua selama 69 tahun sejak awal disepakati sepihak.

Baca juga: Kapendam Benarkan Prajurit TNI Gugur saat Kontak Tembak dengan KKB di Freeport

“Seluruh rakyat Papua hari ini menyatakan tutup PT Freeport. Hal logis mengingat fakta mengerikan selama 59 tahun beroperasi sudah banyak mengorbankan rakyat dan hak-haknya. Dari fakta sejarah, Indonesia masuk di Papua lewat Freeport, maka Indonesia harus keluar dari Tanah Papua lewat Freeport juga. Freeport harus ditutup,” tegas Jeffrey.

Dia mengatakan, legalisasi kontrak karya Freeport pada 7 April 1967 merupakan formalitas praktek konspirasi internasional yang mengorbankan hak ekonomi politik rakyat Papua dengan konspirasi internasional yang dimanfaatkan Amerika, Indonesia dan Belanda yang memperalat otoritas PBB.

“Fakta hingga kini tahun 2026 rakyat bangsa Papua dijajah tidak manusiawi, yang terus menerus praktek neoliberalisme, neokolonialisme dan neokapitalisme menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan secara komprehensif berdasarkan hukum hukum yang berlaku secara universal,” tegas Jeffrey.

Menurutnya, dengan berakhirnya PT Freeport di Papya maka menjadi satu solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan dan eksploitasi sumber daya alam yang disebutnya ilegal. (*)

 

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved