Desak DPRD TTU Dukung Usut Temuan Dana Pemilu 2024, Markolindo: DPRD Digaji Rakyat 

Berdasarkan informasi yang dihimpun POS-KUPANG.COM, Kamis, 6 Februari 2025, temuan BPK tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Audit tersebut dilakukan oleh Tim Gabungan BPK RI dan BPK RI Perwakilan NTT.

Sesuai hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kerugian negara pada pengelolaan keuangan KPU Kabupaten TTU tahun 2023 dan tahun 2024 sejumlah Rp. 1.684.338.716,73.

Berikut rincian dugaan temuan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan KPU Kabupaten TTU;

1. Belanja honorarium senilai Rp. 89.180.000
2. Kelebihan biaya perjalanan dinas senilai Rp. 770.244.915,98.

3.  Biaya sewa logistik pada Aula Biinmafo senilai Rp. 166.374.501,99.

4. Belanja ATK dan makan minum senilai Rp. 133.225.855,00.

5. Pengadaan jasa pelaksanaan ujian seleksi penerimaan PPS Pemilu 2024 senilai Rp. 31.905.000,00.

6. Belanja badan adhoc Pemilu 2024 senilai Rp. 68.086.000.

7. Adanya kelebihan pembayaran biaya pengasetan, pengecekan kelengkapan dan pengemasan logistik Pemilu 2024 senilai Rp. 56.194.093,76.

8. Terdapat dugaan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sejumlah Rp. 6.094.000,00.

9. Adanya dugaan pembelian ATK yang tidak dapat diyakini bukti pertanggungjawabannya senilai Rp. 363.034.320,00.

Saat konfirmasi POS-KUPANG.COM, Kamis, 6 Februari 2025,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Petrus Uskono mengatakan, secara kelembagaan, pihaknya tidak bisa memungkiri hal ini. Pasalnya, beberapa bulan yang lalu pihaknya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, yang diperiksa oleh BPK bukan pengelolaan keuangan Pilkada 2024. Namun, pengelolaan anggaran yang diaudit adalah anggaran Pemilu tahun 2024.

"Yang mana itu sudah dimulai sejak tahun 2023 sampai tahun 2024,"ujarnya.

Sebagai komisioner, kata Petrus, pihaknya tidak mengelola langsung anggaran tersebut. Di sisi lain, nominal temuan tersebut pihaknya belum mengetahui secara detail.