Makan Bergizi Gratis

Pengamat Nilai Program MBG dan 3 Juta Rumah Tidak Signifikan Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Hal itu merespon pernyataan utusan khusus presiden sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Editor: Ryan Nong
ANTARA FOTO
KUMPUL TEMPAT MAKAN - Siswa mengumpulkan tempat makan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Banjarsari 5, Kota Serang, Banten, Selasa (18/2/2025). Pengamat ekonomi menilai MBG tidak signifikan dorong pertumubuhan ekonomi hingga 8 persen. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI Ronny P Sasmita meyakini program makan bergizi gratis (MBG) dan 3 juta rumah belum tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 8 persen.

Hal itu merespon pernyataan utusan khusus presiden sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Hasyim sebelumnya menyatakan optimistis program makan bergizi gratis (MBG) dan 3 juta rumah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Dikutip dari Kontan, Ronny membeberkan, dari sisi program MBG berpotensi hanya mendistrupsi supply chain makan siang di pasar konvensional, dan digantikan oleh supply chain buatan pemerintah. 

Misalnya saja untuk anak SD, sebelumnya memamg hampir 100 persen anak SD sudah membawa makan siang ke sekolah.

“Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, para orang tua anak sekolah SD akan berhenti berbelanja bahan untuk makan siang anaknya di pasar konvensional, yang akan menyebabkan permintaan untuk bahan makanan di pasar tradisional berkurang, mulai dari daging, ikan, telur, beras, dan lainya,” tutur Ronny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/2).

Dengan kondisi tersebut, Ronny menilai efek dari MBG kepada ekonomi menjadi relatif netral atau relatif kecil, karena tidak sepenuhnya menciptakan multiplayer effect baru.

Bahkan secara ekonomi politik, supply chain makanan akan dikuasai oleh segelintir pihak yang menjadi mitra pemerintah dalam program MBG, sehingga pasarnya menjadi terdistorsi.

Selanjutnya, dari sisi program 3 juta rumah, apabila dipaksakan dibangun sesuai keinginan pemerintah, Ronny menilai potensi bubble property akan tinggi, karena daya beli masyarakat sedang buruk-buruknya.

“Pemberian berbagai macam insentif sejatinya memiliki imbas buruk dalam jangka panjang, karena mendistorsi daya beli masyarakat yang sebenarnya,
 ungkapnya.

Artinya, intervensi dari sisi supply, dengan mendorong terbangunnya rumah sebanyak 3 juta rumah, berpotensi membuat bubble di pasar properti, yang kemudian membuka peluang terjadinya krisis secara nasional.

Ronny menambahkan, apabila program ini tak diikuti dengan program peningkatan daya beli masyarakat (bukan insentif), terutama pembukaan lapangan kerja masif, maka tidak akan berujung baik untuk ekonomi.

Sebagaimana diketahui, sektor perumahan sangat sensitif, harus diintervensi secara hati-hati, karena sangat berpengaruh terhadap harga dan prospek aset-aset lainnya, terutama aset-aset finansial yang menjadi back bone pembiayaan perumahan

“Pendeknya, MBG dan program 3 juta rumah, belum tentu bisa menjadi pendorong ekonomi tumbuh menjadi 8 % , bahkan berpotensi mendisrupsi rantai pasok makan siang di satu sisi dan menyimpan potensi krisis serta bubble property di sisi lain,” tandasnya. (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Kontan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved