Kejati - BP3MI NTT Penyuluhan Pencegahan TPPO di Kupang

Penyuluhan dan edukasi hukum, termasuk program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penegakan hukum yang tegas, dengan penuntutan maksimal terhadap pelaku TPPO serta memastikan korban mendapatkan restitusi sesuai ketentuan hukum.

Perlindungan dan pendampingan korban, termasuk bantuan hukum dan rehabilitasi bagi mereka yang terdampak TPPO.

Sementara itu, Noven Verderikus Bulan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah TPPO, mulai dari meningkatkan kewaspadaan, melaporkan indikasi perdagangan orang, hingga mengawasi lingkungan sekitar agar tidak terjadi eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak.

Suratmi Hamida, Kepala BP3MI NTT memaparkan data terbaru terkait pekerja migran asal NTT. Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 3.212 pekerja migran asal NTT telah ditempatkan secara resmi di luar negeri, dengan mayoritas bekerja di Malaysia.

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam migrasi ilegal, di mana 2.716 kasus PMI bermasalah tercatat dalam periode yang sama, dengan 98 persen di antaranya merupakan PMI ilegal.

Beberapa jenis kasus yang paling sering terjadi pada PMI asal NTT adalah 63,5 persen kehilangan kontak atau tidak memiliki dokumen lengkap, 22,8 persen meninggal dunia. 

Kemudian, 3,2 persen mengalami sakit serius dan 1,9 persen menghadapi permasalahan gaji. Hamidah mengatakan, BP3MI terus menggalakkan Program “5 SIAP” (Siap Fisik dan Mental, Siap Bahasa, Siap Keterampilan, Siap Dokumen, dan Siap Pengetahuan Negara Tujuan) guna memastikan migrasi yang aman dan legal. 

Selain itu, tren pemulangan ibu dan anak PMI juga meningkat dari 65 kasus pada 2022 menjadi 83 kasus hingga Agustus 2024. 

Tantangan lainnya adalah masalah identitas kependudukan anak-anak yang lahir di luar negeri tanpa dokumen resmi, yang menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Sinergi

Kegiatan yang berlangsung selama tiga jam ini mendapat respons positif dari peserta yang aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait pencegahan TPPO.

Sebagai provinsi dengan kasus TPPO tertinggi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur membutuhkan sinergi kuat antara Kejaksaan, BP3MI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memberantas TPPO secara efektif. 

Dengan edukasi yang lebih luas dan kesadaran yang meningkat, diharapkan angka perdagangan orang di NTT dapat ditekan, sehingga masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS