Komisi V DPRD NTT Soroti Perubahan PPDB Menjadi SPMB Saat Terima Siswa Baru 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Komisi V DPRD NTT menyoroti perubahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saat penerimaan siswa baru. 

Anggota Komisi V, Jimur Siena Katrina melihat perubahan ini merupakan tradisi di Indonesia setiap kali pergantian kepemimpinan nasional. Perubahan sistem kurikulum diubah sesuai kepentingan. 

Dikatakan, persoalan itu memperlihatkan ketidakberesan dunia pendidikan. 

"Setiap ada pergantian kepimpinan/menteri kependidikan pasti ada perubahan sistem kurikulum sesuai keinginan mereka. Sebagai  wakil rakyat sy melihat ini adalah carut marutnya dunia pendidikan," ujarnya, Kamis (30/1/2025). 

Politisi PAN itu menjelaskan, justru perubahan ini tidak terlalu memberi dampak. Mestinya pemerintah memperhatikan infrastruktur di sekolah seperti di NTT, yang sampai sekarang membutuhkan perhatian lebih. Masih banyak sekolah yang belum layak. 

Baca juga: PPDB Berubah Jadi SPMB, Mendikdasmen Prof Abdul Muti: Bukan Sekedar Nama Baru

Siena Katrina berharap, pemerintah tidak membuat kegaduhan yang bisa berimplikasi hingga ke pemerintah di tingkat lokal. Tahun 2024, sebut dia, banyak keributan pendidikan yang terjadi. 

"Kalau bisa pemerintah pusat jangan bikin gaduh di tingkat bawa (Provinsi dan Kabupaten) karena tahun tahun 2024 banyak ribut/kegaduhan di sekolah dengan program yang pemerintah terapkan," katanya. 

Anggota DPRD NTT Fraksi PAN - PKS itu meminta Kementerian teknis agar mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NTT dengan menyediakan berbagai sarana, termasuk memperhatikan kesejahteraan para guru. 

Ia sering menemukan sekolah yang tidak layak hingga guru honorer yang dibayar dengan upah seadanya. Padahal, tugas guru maupun keberadaan infrastruktur sekolah yang baik adalah hal paling fundamental. 

"Dalam catatan saya banyak sekolah di NTT,  di mana anak-anak kita masih sekolah berdinding bambu dan beralas tanah. Tidak ada komputer, dan sebagainya. Kesejahteraan para guru jauh dibawa standar," ujarnya. 

Siena Katrina mengungkapkan, dalam berbagai kunjungan yang dilakukan ke daerah-daerah, ia menilai visi Menteri berbanding terbalik dengan mutu pendidikan bagi warganya. 

"Fakta-fakta di lapangan kami temukan itu jauh dari visinya bapa Menteri memberikan pendidikan bermutu dan layanan terbaik untuk warga negara Indonesia," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengganti nama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SD hingga SMA. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen ) Prof Abdul Muti mengatakan, penggantian nama sudah selaras dengan visi Kemendikdasmen. 

Adapun visi tersebut yakni memberikan pendidikan bermutu dan layanan terbaik untuk semua warga Indonesia.

"Kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Ada beberapa kelemahan dari sistem lama (PPDB) yang perlu kita perbaiki," kata Prof Abdul Muti di Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

Prof Abdul Muti menjelaskan, istilah SPMB bukan sekadar nama baru tetapi bentuk pemberian kepastian pendidikan bermutu yang terbaik.

"SPMB itu bukan sekedar nama baru tapi memang ada yang baru dalam pendidikan kami untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik," ujarnya.

Prof Muti juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui konsep dari SPMB untuk menggantikan PPDB.

Dia juga mengaku sudah berbicara dengan para menteri terkait seperti Menteri Sekretariat Negara, hingga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Kami sampaikan bahwa perancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan beliau menyatakan setuju dengan substansi dari usulan kami," ungkapnya.

Selanjutnya, Prof Muti juga berencana bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas soal SPMB ini.

"InsyaAllah besok pagi jam 7, kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar sistem penerimaan murid baru tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ucap Prof Muti. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS