Lipsus - Satu Dapur Tiap Kecamatan untuk Program Makan Bergizi Gratis

POS-KUPANG.COM, BA'A - Asisten Administrasi Umum Setda Rote Ndao, Jermi Haning mengungkapkan Pemerintah Daerah Rote Ndao telah mempersiapkan dan mengantisipasi segala sesuatu terkhususnya kebutuhan pangan apabila program makan bergizi gratis bergulir di negeri sejuta Lontar.

"Sampai saat ini kita tahu pemerintah pusat masih melakukan uji coba, khusus di NTT telah dilakukan di dua daerah yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Kupang," pungkas Jermi, Selasa (21/1).

Dikatakan, informasi soal pelaksanaan makan bergizi gratis di Rote belum ada. Namun dasar hukumnya sudah ada, seperti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional, sehingga anggarannya langsung dari Pemerintah Pusat.

'Walaupun kemudian dalam perjalanan kita baca di media bahwa ada peluang atau kemungkinan sharing cost ke pemerintah provinsi sampai kabupaten. Nah yang ini kita belum tahu pembagian pastinya seperti apa. Jadi belum ada informasi resmi," tuturnya.

Soal perencanaan, kata Jermi, Pemkab Rote Ndao sudah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat sebelum Badan Gizi Nasional resmi dibentuk. Hanya saja pihak Pemda juga kesulitan harus berkomunikasi dengan siapa di pusat.

"Tapi sejak tahun lalu kami telah melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan, karena masalah utamanya di suplai pangan. Sejak awal kita menyakini Presiden Prabowo memprioritaskan pangan lokal, sehingga kami di pemda bersama bapak-bapak camat dan kepala desa mulai mengidentifikasi pangan lokal di wilayah Rote Ndao," ucap Jermi.

Kemudian, pihak pemda juga mempersiapkan tempat. Ada dapur dan gudang untuk menyimpan dan mengolah pangan tersebut. Selanjutnya pihak Pemda Rote Ndao juga telah mempersiapkan dua SMP dan dua SMA untuk uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi nanti kita siapkan satu desa satu gudang, satu kecamatan satu dapur dan kebutuhan lahan serta pangan. Kami sudah mempersiapkan datanya. Apakah nanti pemerintah pusat membawa pangan dari luar daerah atau dari dalam daerah? Yang penting pemda sudah siapkan payungnya," lugas Jermi.

Sementara sekolah-sekolah di Rote Ndao masih menunggu dimulainya program makan bergizi gratis di wilayah itu.

"Program pemerintah ini kami anggap sangat membantu anak-anak. Untuk launching makan gratis di Rote Ndao belum dilakukan," ucap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lobalain, Jermias Manafe.

Ia mengaku, sebelum tanggal 6 Januari 2024, SMAN 1 Lobalain telah didatangi petugas makan gratis untuk pendataan jumlah anak dan pihak sekolah telah memberikan datanya.

"Saya sempat tanya ke petugas, kira-kira program ini kapal mulai di Rote, lalu petugasnya menjawab, kira-kira tanggal 7 Januari 2024. Nah sampai saat ini belum dimulai. Katanya nanti ada dapur umum, di Kecamatan Lobalain letaknya di Kelurahan Metina," beber Jermias.

Dikatakan, program makan gratis sebetulnya sangat membantu, terutama untuk anak-anak di SMAN 1 Lobalain yang rumahnya jauh dari sekolah.

"Apalagi SMA hanya ada di pusat kecamatan, maka akan sangat membantu anak-anak dari desa-desa pelosok, yang jarak 10 kilometer ke sekolah. Memang program makan gratis ini sangat membantu dan kami menyambutnya dengan baik," kata Jermias.

Ia juga menyampaikan, intinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur regulasi yang tepat untuk makan bergizi gratis ini sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi generasi bangsa.

"Apalagi makan bergizi gratis, yang pasti harus empat sehat, lima sempurna," singkat Jermias.

Program MBG ini juga menjadi impian siswa-siswi di Kabupaten Sikka. Ratusan siswa di SDK Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka  masih menanti program MBG agar bisa terlaksana di sekolah mereka.

Rafael Rogan, siswa kelas VI SDK Hikong mengaku senang setelah mendapat informasi bahwa program makan bergizi gratis akan dilaksanakan di sekolah mereka. Namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan.

Ia hanya berharap, agar program MBG  ini bisa secepatnya dilaksanakan di sekolah mereka.

" Saya senang dengar informasi ini dan saya berharap untuk cepat melaksanakan program makan siang ini, semoga cepat dilaksanakan"ujarnya Selasa (21/1).

Sementara itu, Donatus Guker, Wakil Kepala Sekolah Dasar Katolik Hikong mengatakan, pihak sekolah hanya diminta data oleh salah satu personil TNI di Sikka. Namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan untuk dilaksanakan di SDK Hikong.

"Kemarin kami baru di datangi pihak dari TNI untuk mengambil data. Untuk sementara informasi yang berkaitan dengan makan siang gratis sampai dengan saat ini belum. Sementara didata secara online, itu sudah diminta datanya untuk menyiapkan dapur di SDK Hikong, tapi sampai dengan saat ini belum ada informasi yang pasti dari pihak pemerintah untuk di SDK Hikong,"  

Prabowo Minta Maaf

Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada orangtua dan anak-anak di Indonesia yang belum menerima makan bergizi gratis karena proses distribusinya tidak mudah dilakukan untuk seluruh rakyat.

Hal ini dia katakan usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo.

Kendati begitu, ia berjanji, seluruh anak Indonesia akan dapat makan bergizi di akhir tahun 2025.  Prabowo menyebutkan, jumlah penerima manfaat akan ditambah seiring waktu hingga akhir tahun.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika, ini secara fisik tidak mungkin. Secara administrasi tidak mungkin," kata Prabowo.

Kepala Negara menuturkan, ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Prabowo mengatakan, proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih, tetapi pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi Insya Allah akhir 2025 ini berhasil," kata dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan, dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan. Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.

Wapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan program MBG yang saat ini berjalan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, Gibran turun langsung ke Pulogebang, Jakarta, Selasa (21/1), untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu di SDN Pulogebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta.

Wapres dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa menekankan memberikan akses makanan bergizi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan. Sebab, generasi sehat adalah fondasi bangsa yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan program makan bergizi gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak, khususnya anak-anak yang punya masalah kesehatan, untuk menerima asupan gizi seimbang.

Oleh karena itu, Wapres berharap program makan bergizi gratis dapat segera diperluas sehingga ada lebih banyak anak-anak, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui yang menerima manfaat dari program tersebut.

Wapres Gibran juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.
Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers minggu lalu menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.
Tambahan 100 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memproyeksikan program MBG memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun. Besaran anggaran itu diperkirakan sudah cukup untuk memenuhi sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Dadan mengungkapkan, Presiden merasa gelisah karena menerima laporan bahwa banyak anak belum bisa mendapatkan manfaat program MBG. Sehingga Presiden Prabowo memikirkan percepatan pelaksanaan MBG sekaligus mencari cara untuk menambah anggarannya.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (makan bergizi). Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 ini 82,9 juta itu (penerima) bisa segera mendapatkan manfaat itu. Artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas MBG bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta (penerima manfaat)," katanya.

DPR RI Soroti Program MBG

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah melalui masa reses sejak Desember 2024 lalu.

Ketua DPR Puan Maharani membeberkan ada sejumlah masalah yang akan disoroti DPR selama Masa Sidang II Tahun 2024-2025 yang dimulai pada Selasa (21/1).

"Satu, pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dua, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. Tiga, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/1).

Puan melanjutkan, DPR juga akan menaruh perhatian terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

Lalu, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kemudian, konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.

Selanjutnya, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, kasus kekerasan seksual, rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2026.

"Upaya mewujudkan swasembada energi. meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ujar Puan. Puan berpesan agar alat kelengkapan dewan bergerak untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada. 

Edukasi Makan yang Benar

Badan Gizi Nasional merespon kritik dari seorang siswa SD tentang rasa menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menyebutkan bahwa SPPG masih menyesuaikan dengan program tersebut, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba. Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak," kata Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha ketika ditemui di Jakarta, Selasa (21/1).

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar. Selain itu, katanya,  ada penyesuaian dengan dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor, misalnya ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul 01 dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," kata dia.

Terkait harapan sejumlah anak agar menu dibuat sedikit kebarat-baratan guna menambah nafsu makan, Ikeu menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar memberikan makanan, namun juga sebagai bentuk edukasi tentang makan makanan yang benar.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan.Terus, kasih nugget. Itu akan lebih bagi anak akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa dalam MBG, diajarkan untuk membiasakan diri mengurangi makan berpenyedap. Ikeu menambahkan, jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, hal tersebut karena pola asuhnya yang salah.

"Biasanya lidahnya sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," kata dia mencontohkan.

Sebelumnya, diberitakan di media massa tentang seorang siswa yang mengkritik rasa menu MBG yang tidak enak.  (rio/cr4/ant/kompas.com/ant)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

POS KUPANG/ARNOLD WELIANTO
SDK HIKONG -- Suasana belajar siswa di SDK Hikong Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa (21/1).

SIDE BAR 1

KOMPAS.com/Rahel
RAPAT PARIPURNA -- DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2025)

SIDEBAR 2