Hingga Jelang Akhir Tahun, Sejumlah Paket Proyek Dinas PK Ende Belum Dibayar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Sejumlah rekanan yang terlibat dalam proyek yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende merasa kecewa lantaran hak mereka atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan belum dibayarkan hingga menjelang akhir tahun 2024.

Para rekanan ini, yang berkontrak dengan dinas tersebut, mempertanyakan alasan Pj Bupati Ende, Dr. Agustinus G. Ngasu, M.Kes, dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fransisko Frasailes, belum mencairkan pembayaran untuk proyek yang prosesnya dilakukan melalui tender terbuka.

Enam perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut, antara lain CV. Riski Anggraini, CV. Sakinah, CV. Dua Putra, CV. Rachman Perkasa, CV. Kasi Ibu, dan CV. Wahyu Terus Jaya, merasa dirugikan atas ketidakjelasan ini. 

Salah satu perwakilan rekanan, Rustam Efendi, Direktur CV. Riski Anggraini, mengatakan, mereka semua telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, namun pembayaran untuk proyek yang telah selesai belum juga diterima.

Baca juga: Usai Visum, Pasien yang Diduga Dilecehkan di RSUD Ende Diarahkan ke Dokter Jiwa

“Saya merasa aneh dengan sistem pemerintahan dan pengelolaan anggaran yang ada. Kami sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi hak kami belum dibayar. Kenapa ini bisa terjadi?” ujar Rustam, Kamis, 26 Desember 2024.

Dijelaskan Rustam, pekerjaan yang mereka terima adalah hasil lelang terbuka yang diumumkan melalui Laman LPS Pemerintah Kabupaten Ende dan LPSE. 

Setelah mengikuti prosedur yang berlaku dan memenangkan tender, mereka melaksanakan pekerjaan dengan harapan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

Namun, hingga kini, pembayaran penuh untuk pekerjaan yang telah selesai belum terealisasi.

“Proses lelang sudah dilakukan secara terbuka dan kami memenangkan tender sesuai mekanisme yang ada. Namun, yang aneh, 25 persen dari pembayaran sudah kami terima di awal untuk memulai pekerjaan, tetapi sisanya, yang 100 persen, belum dibayarkan. Apa maksudnya ini? Apakah pemerintah ingin memiskinkan kami sebagai rekanan?” tambah Rustam.

Rustam juga menegaskan, apabila pembayaran tidak segera dilakukan, pihaknya tidak segan-segan untuk menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, karena hak mereka yang sudah diatur dalam kontrak dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Sementara itu, PJ Bupati Ende, Dr. Agustinus G. Ngasu, dalam beberapa kesempatan menjelaskan, proyek-proyek yang melalui proses tender tidak bermasalah dan akan diproses sesuai aturan yang berlaku. 

Namun, ia mengakui bahwa dokumen pencairan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Proyek yang melalui proses tender tidak ada masalah. Kami akan pastikan semuanya sesuai aturan. Namun, sejauh ini, dokumen pencairan yang harus dibawa oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belum juga diterima untuk diproses,” kata PJ Bupati, Dr. Agustinus G. Ngasu.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan Plt Kepala BPKAD, Fransisko Frasailes, yang sebelumnya mengatakan proses pencairan masih berjalan. Fransisko mengungkapkan, 

“Tunggu saja, masih dalam proses. Mudah-mudahan aman dan lancar.” kata Fransisko.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD, Filomena Irene Ipi, yang dihubungi melalui telepon, mengatakan proses pencairan sedang berlangsung seperti yang disampaikan oleh PJ Bupati Ende.

Namun, meskipun ada pernyataan dari pemerintah, para rekanan tetap kecewa dengan ketidakpastian yang terjadi. 

Waktu pembayaran yang ditentukan dalam tahun anggaran sudah semakin dekat, yakni pada 30 Desember 2024. Para rekanan berharap agar pembayaran segera dilakukan agar tidak ada lagi kerugian yang mereka alami.

"Saya harap PJ Bupati dan Kepala BPKAD lebih bijaksana dalam menyikapi masalah ini. Jangan asal menentukan kebijakan yang justru akan berdampak hukum. Ini bisa menambah beban utang daerah kita," ujar Rustam dengan nada tegas.

Dia juga menambahkan, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk menuntut hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Para rekanan proyek berharap agar Pemerintah Kabupaten Ende segera menyelesaikan masalah ini dan membayar hak mereka sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 

Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan semakin dekatnya akhir tahun anggaran, ketidakpastian ini semakin mengkhawatirkan para kontraktor yang telah menunaikan kewajibannya. 

Sebagai bagian dari masyarakat yang turut berkontribusi dalam pembangunan, mereka berharap agar pemerintah daerah dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan segera.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainya di GOOGLE NEWS