Lipsus - Tiga Daerah di NTT Pilkada Ulang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di empat tempat pemungutan suara di tiga daerah.

"Kita secara lokus kabupaten itu ada tiga. Satu TPS di Kota Kupang, Flores Timur ada dua TPS dan Alor satu TPS," kata dia, Senin (2/12).

Dia mengatakan, dalam jadwal yang disiapkan, PSU di Kota Kupang akan berlangsung pada 5 Desember 2024. Sementara Flores Timur dan Alor, digelar tanggal 6 Desember 2024.

Lomi Rihi menjelaskan, PSU itu dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Temuannya berkaitan dengan pemilih pemilih yang harusnya tidak menggunakan hak pilihnya di TPS itu.

"Berdasarkan hasil kajian Bawaslu karena ada pemilih yang tidak berhak untuk dilayani. Semua TPS bermasalah itu," kata dia.

Nantinya, Kota Kupang dan Flores Timur akan melakukan PSU untuk pemilihan gubernur. Sedangkan di Kabupaten Alor akan menggelar PSU pemilihan bupati dan gubernur.

Menurut dia, sejauh ini KPU selaku penyelenggara sudah melakukan persiapan logistik untuk pelaksanaan PSU. Perbedaannya hanya ada terdapat tulisan sebagai keterangan berkenan dengan PSU.

Dia berterima kasih untuk seluruh penyelenggara dan masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam Pilkada 2024 ini. Ia mengeklaim suasana Pilkada kondusif.

"Semuanya berjalan aman dan lancar. Sampai dengan hari ini di tingkat kecamatan sudah mulai melakukan rapat pleno rekapitulasi," kata dia.

Dalam jadwal, rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung 28 November sampai 3 Desember 2024. Untuk kabupaten/kota dari tanggal 29 November sampai 6 Desember 2024. Kemudian tingkat provinsi berlangsung hingga 9 Desember 2024.

Saat ini KPU NTT sedang melakukan persiapan untuk rapat pleno selama tiga hari atau dari 7-9 Desember 2024. Dia menyampaikan, ada beberapa daerah yang sedang berlangsung rekapitulasi di tingkat kabupaten.

"Kalau partisipasi pemilih itu kami belum dapat. Barang ini kita baru peroleh setelah rekap di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten memang kami belum dapat juga karena masih rekap," ujarnya.

Bawaslu Kota Kupang sudah merekomendasikan PSU di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima terkait temuan pelanggaran pada Pilkada 27 November 2024 lalu. Keputusan ini diambil menyusul laporan adanya 14 pemilih pindahan yang tetap mencoblos meski tidak membawa surat pindah memilih.

Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adichandra Nange, mengungkapkan, pelanggaran ini melibatkan 12 pemilih dari kabupaten lain dan 2 pemilih dari Kota Kupang yang mencoblos di TPS tersebut tanpa dokumen resmi.

"Setelah pengkajian, dari 4 TPS yang berpotensi, kami merekomendasikan PSU di TPS 2 Kelurahan Kelapa Lima," ujar Yunior kepada awak media, Selasa (2/12).

Menurut dia, rekomendasi PSU ini sudah disetujui oleh KPU dan dijadwalkan berlangsung pada 5 Desember 2024. PSU hanya akan menggunakan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak bermasalah.

Sebanyak 413 pemilih terdaftar di TPS 02 akan kembali diundang untuk mengikuti PSU. "Langkah ini merupakan upaya memastikan setiap pelanggaran ditangani dengan tepat, sebagai pelajaran bagi semua pihak," tutup Yunior.

Dari Ruteng dilaporkan, PPK dari 12 Kecamatan di Kabupaten Manggarai sudah rampung melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  NTT, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai pada Pilkada serentak 2024.

Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Rikard J Pentor menerangkan, pleno rekapitulasi  tingkat kecamatan dari 12 kecamatan itu berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 November 2024 kemarin. Hasilnya pun sudah dan KPU mengagendakan tanggal 3-4 Desember 2024 dilakukan pleno ditingkatkan KPU Kabupaten Manggarai.

Rikard juga mengatakan, terkait partisipasi pemilih di Kabupaten Manggarai pada Pilkada serentak 2024, belum diketahui berapa tingkat partisipasi pemilih dari 246.762 pemilih sesuai DPT Pilkada Serentak 2024.

Rikard juga menyampaikan Pilkada Manggarai 2024 berjalan aman, lancar dan sukses. Dipastikan tidak ada pemungutan/perhitungan suara ulang (PSU). Karena itu, KPU Manggarai menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemilih Manggarai yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dari Kefamenanu dilaporkan, belum ada laporan perihal terjadi pelanggaran  selama pemungutan suara saat Pilkada serentak 2024 di TTU.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Martinus Kolo menegaskan, sampai saat ini belum ada potensi pelaksanaan PSU perihal pelaksanaan Pilkada Kabupaten TTU. "Sejauh ini belum ada potensi terkait PSU,"ujarnya, Minggu (1/12).

Partisipasi menurun

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh atas Pilkada serentak 2024 karena tingkat partisipasi pemilih dianggap lebih rendah daripada Pemilu 2024.

"Sebenarnya gini, teman-teman, proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan," kata August dalam jumpa pers terkait perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengaku KPU sekilas melihat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di bawah 70 persen. Menurutnya, angka seperti itu masih dikategorikan normal.

"Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah," jelas August.

Lebih lanjut, dia memastikan KPU siap melakukan evaluasi terkait partisipasi pemilih yang dianggap menurun pada Pilkada serentak 2024.

"Apakah misalnya alasan lokasi TPS dan sebagainya, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang. Di pilkada memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS," pungkasnya.

Partisipasi pemilih pada pilkada di sejumlah daerah disebut mengalami penurunan ketimbang Pemilu  2024. Hal itu juga terjadi di Jakarta. Lembaga survei Charta Politika misalnya mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 hanya 58 persen. Sementara Pilkada DKI 2017 berada di atas 70 persen.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.

"Terkait rendahnya partisipasi pemilih di hampir seluruh pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Komisi II DPR RI sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan itu justru menimbulkan anomali dengan partisipasi masyarakat," kata Rifqinizamy.

Dia menyebut pihaknya juga mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.

"Atau misalnya dekatnya jadwal antara pileg, pilpres, dan pilkada itu juga membuat dorongan untuk partisipasi pemilih menjadi rendah," ucapnya.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya mencermati pula ihwal problematika calon anggota legislatif terpilih yang diharuskan mengundurkan diri apabila maju Pilkada 2024.

"Salah satu faktor misalnya adalah kandidasi ini diikuti calon-calon yang sangat limitatif lantaran para politisi yang telah terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) itu diharuskan mundur, bahkan sebelum dilantik," ujarnya.

"Hal-hal seperti ini saya kira juga membuat kontestasi ini menjadi terbatas dalam konteks para kandidat, dan bisa jadi kalau kita lakukan riset mendalam ini berpengaruh terhadap dukungan publik dalam konteks pilkada," sambungnya.

Kecewa dengan kandidat

Menurut data sementara dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) partisipasi publik pada Pilkada 2024 cenderung menurun. Dari data yang masuk sebesar 98,5 persen, rata-rata tingkat partisipasi pemilih di 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada terbatas 68,1 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tiga Pilkada serentak sebelumnya dan Pemilu 2024.

Dilansir dari Kompas.id (1/12/2024), rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2017, 2018, dan 2020 bisa mencapai 73-74 persen. Sementara jika dibandingkan dengan Pemilu 2024, pada Februari lalu, sebanyak 81,78 persen dari total pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Bahkan, jika dilihat per daerah, angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini pun masih berada di bawah 60 persen. Di Pilkada Jakarta, misalnya, hanya 57,6 persen pemilih yang menggunakan hak suara. Begitu juga di Pilkada Sumatera Utara, 55,6 persen.

Merujuk hasil hitung cepat Litbang Kompas, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di beberapa daerah juga menurun dibandingkan dengan potensi partisipasi yang terekam dalam survei.

Rendahnya tingkat partisipasi publik di Pilkada 2024 seakan menjadi “hukuman” dari masyarakat kepada partai politik (parpol).

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari sikap politik warga yang kecewa terhadap pilihan kandidat yang diusung parpol dan koalisi partai. Sebab, pasangan calon yang diusung partai tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Proses penentuan calon kepala daerah masih berkutat pada kepentingan elite.

”Kekecewaan masyarakat itu akhirnya bisa jadi cara untuk menghukum parpol karena mereka merasa pilihan yang ada tidak ideal,” kata Aditya sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.id.

Kondisi ini menjadi catatan bagi partai untuk berbenah untuk bisa lebih mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan calon kepala daerah.

Prabowo klaim Pilkada berjalan tertib

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan semua unsur penyelenggara pemilu karena telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024 secara baik dan aman.

Prabowo mengklaim Pilkada 2024 yang diselenggarakan di ratusan daerah berlangsung dengan tertib.

"Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan, berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil," ujar Prabowo dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Prabowo menjelaskan, jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil pilkada, maka itu merupakan bagian dari demokrasi. Dia menyebut tidak masalah jika ada pihak-pihak yang melakukan gugatan usai pilkada.

"Bahwa di sana-sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi," tuturnya.

"Kita harus ingat, kita adalah (negara) demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor satu India, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib," sambung Prabowo.

Sementara itu, Prabowo mengungkit ada wartawan yang nakal karena bertanya mengenai pilihannya di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 ketika mencoblos di Bojongkoneng.

Dia mengingatkan bahwa pemilu harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

"Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya. Saya lihat ceria, cerah, baik semuanya. Yang nakal wartawan nanya, 'Bapak pilih siapa?' Ya jelas lah masa saya pilih... Ya kan tapi tetap rahasia walaupun... Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya, 'saya pilih siapa. Nyoblos siapa?'" imbuh Prabowo. 

Politik uang dan mobilisasi ASN

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat empat temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyebutkan, pertama terkait mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di beberapa daerah, khususnya yang didukung Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. Mobilisasi Aparatur Negara, masih menjadi salah satu pelanggaran paling menonjol di Sumatera Utara dan Jawa Tengah

Dikatakan, beberapa kepala desa dan camat itu diduga mengerahkan warganya untuk mendukung kandidat tertentu, misalnya mengkoordinasikan dan membuat video. Di Jawa Tengah juga ada praktik-praktik yang sama berdasarkan hasil wawancara dari tim pemantau kami.

Temuan kedua tambahnya, yakni dugaan intimidasi yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Kasus paling besar adalah intimidasi yang sampai pada tindakan pidana terjadi di Sampang, Jawa Timur. Kemudian beberapa pengucilan di Sumatera Utara.

Ada soal intimidasi yang walaupun tidak masif, terjadinya di komunitas kecil, misalnya pengucilan warga yang berbeda pilihan politik atau ancaman halus dari pihak tertentu yang terjadi di Sumatera Utara.

Temuan ketiga adalah politisasi bantuan sosial atau bansos. Meski tak semasif saat Pemilu 2024, Perludem mencatat beberapa pola politisasi bansos yang terjadi.

Terkait bansos ini misalnya ada pembagian bansos yang menggunakan simbol-simbol yang menjurus intensinya kepada salah satu paslon tertentu.

Terakhir adalah politik uang yang besarannya variatif di Pilkada kali ini. Namun Perludem mencatat pola baru terkait politik uang seperti adanya pasar murah dan beragam cara lainnya.

Jadi misalnya paket sembako yang ada misalnya minyak goreng, itu yang dilakukan pilkada kali ini.  (fan/rey/rob/bbr/ant/kompas.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS