DPR RI Ingatkan Integritas Pj Kepala Daerah dan Politik Bantuan Kemanusiaan di Bencana NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Komisi II DPR RI mengingatkan integritas dari para Penjabat Kepala Daerah dari tingkat Provinsi hingga kabupaten/kota dan politik bantuan kemanusiaan pada suasana bencana alam yang terjadi di Provinsi NTT. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Penjabat Kepala Gubernur NTT dan Penjabat Bupati/Wali Kota di NTT, Rabu 20 November 2024 itu, dewan memberi sejumlah catatan. 

RDP itu membahas persiapan dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Selain NTT, terdapat beberapa provinsi lainnya yang mengikuti agenda serupa. Hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

Rapat Kerja dan RDP tersebut diawali dengan penyampaian perkembangan dinamika terkait proses tahapan Pilkada serentak yang sedang berlangsung di tiga provinsi yakni NTT, NTB dan Bali oleh Wamendagri, Bima Arya Sugiarto.

Secara khusus Wamen Bima juga menyampaikan seputar penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, dimana Ia beserta jajarannya telah mengambil langkah antisipasi agar semua warga khususnya pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki bisa menggunakan hak mereka untuk memilih.

"Kami intens melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, KPU, temen-temen Forkompinda di NTT Flores Timur dan juga Sikka, dimana kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi agar semuanya bisa memilih. Dukcapil juga telah kami instruksikan untuk mendata dan akan mencetak surat keterangan identitas supaya para pengungsi dapat menyalurkan hak untuk memilih. Secara keseluruhan semua berjalan lancar persiapan-persiapan itu," kata Bima.

Dalam pemaparannya, Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto menjelaskan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), percepatan perekaman E-KTP bagi masyarakat NTT yang memiliki hak pilih, namun terkendala kartu identitas, anggaran dan logistik Pilkada, dukungan personel keamanan, Desk Pilkada, tingkat kerawanan Pilkada di NTT, serta yang paling aktual adalah kondisi khusus proses Pilkada di daerah bencana.

“Kami memiliki total jumlah penduduk NTT sebanyak 5.646.00 jiwa dengan DPT sebanyak 3.988.372 jiwa. Dimana jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.958.444 jiwa sementara pemilih perempuan 2.029.928 jiwa. Kemudian jumlah pemilih disabilitas tercatat sebanyak 54.858 jiwa. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 22 Kabupaten/Kota dengan 315 Kecamatan, 3.442 desa dan 9.893 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” papar Andriko.

Terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, terdapat 37 TPS yang terdampak, dengan total 17.044 pemilih.

Pemerintah telah menetapkan TPS khusus di lokasi posko bencana yang telah disepakati. Data pemilih terdampak akan dikelola paling lambat 20 November 2024. 

"Kami juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada pengungsi- pengungsi baru yang belum terdata untuk segera kita fasilitasi terkait hak pilihnya," katanya. 

Baca juga: Pemerintah Diminta Antisipasi Kepentingan Politik Terkait Bansos pada Pilkada 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan lembaga atau instansi terkait lainnya. 

Sehingga, ia berharap Pemda bertanggung jawab penuh dalam menjaga kondusifitas dan mengawal kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.

Ia juga mengingatkan Penjabat Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat menjaga netralitas bersama seluruh jajaran ASN selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.