PMII Cabang Kupang Gelar FGD Bahas Pilkada Sambut Indonesia Emas 2045

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Kupang menggelar FGD membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045, Rabu 13 November 2024 di Taman Nostalgia Kota Kupang.

Ketua PMII Kota Kupang, Abdul Latif S. Wutun mengatakan agenda itu sebagai bentuk tanggung jawab bersama pemuda untuk menghadapi pesta demokrasi. 

"Kira-kira peran pemuda, bagiamana momentum ini kita ambil. Kita sukseskan pesta demokrasi ini," kata Abdul Wutun. 

Dia menyebut, peran kelompok mahasiswa bisa membantu mengontrol berjalannya tahapan Pilkada. Baginya itu merupakan sebuah momentum yang sangat bagus.

Baca juga: Penjabat Wali Kota Kupang Ajak Masyarakat Kritisi Pembangunan Kota

Sehingga, PMII membuka ruang dalam FGD ur menyambut Indonesia Emas 2045. Sebelum menuju ke langkah itu, maka tahapan lainnya adalah Pilkada. 

"Kira-kira Indonesia emas itu kita dapat atau tidak," kata Abdul Wutun lagi. 

Dia menyebut, pada 2045 itu justru kelompok mahasiswa saat ini menikmatinya. Sehingga perlunya persiapan diri sejak dini menyambut hal tersebut. Dia tidak mau momentum itu justru tidak ada persiapan yang matang. 

Di daerah lainnya banyak orang sudah berbicara mengenai 5.0 sementara di NTT masih berkutat pada era 4.0. Pada 20 tahun yang akan datang atau era emas Indonesia, mahasiswa hari ini harus menggapai itu dengan antusias. 

FGD menjadi sarana pertukaran gagasan agar yang kemudian bisa menjadi bekal dalam rencana pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. 

Narasumber dalam FGD kali ini yakni Ahmad Syahrifudin. Dalam pemaparannya, Ahmad menyampaikan, saat ini terjadi sekat cukup tebal antar kelompok masyarakat. Dampaknya, pembangunan ekonomi itu tidak merata. 

"Kesejahteraan ekonomi itu masih milik segelintir orang saja," ujar dia. 

Dalam data BPS, terdapat 14 juta warga yang berada di level ekonomi menengah justru turun lagi ke kelas bawa. Persoalannya adalah institusi. Akibatnya pemisah antara masyarakat kelas itu melebar. 

Dalam praktik kehidupan bernegara justru hal itu terjadi. Artinya persoalan institusi membuat birokrasi menjadi tidak baik akibat pengelolaan yang tidak baik juga. Masalah itu berimbas ke kehidupan masyarakat luas.