Abraham Liyanto Dengar Aspirasi di Dinas PMD NTT, Singgung Masalah SDM 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -Anggota DPD RI perwakilan NTT, Abraham Paul Liyanto menggelar mendengar aspirasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi NTT. 

Rangkaian agenda reses Abraham Liyanto itu digelar, Rabu 13 November 2024. Kepala DMPD NTT Viktor Manek bersama sejumlah stafnya menyambut Abraham Liyanto.

Dalam diskusinya, Abraham Liyanto menyinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia atau SDM. Sebab, itu merupakan bagian paling penting. 

Awalnya, dia meminta masukan dari Dinas Pemberdayaan Desa NTT mengenai kondisi desa. Termasuk dengan pengelolaan BUMDes yang ada di Provinsi NTT. 

"Kita sekarang ini mau fokus ke undang-undang BUMDes berkaitan dewan pengembangan ekonomi masyarakat desa," ujarnya.

Baca juga: Jadwal Kapal Ferry ASDP Kupang NTT Rabu 13 November 2024 KMP Ile Ape Kewapante-Palue-Marapokot

Dia bilang penting untuk mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk Dinas teknis agar menjadi bagian dalam perumusan kebijakan itu. Abraham Liyanto ingin agar segala pembangunan bisa dilakukan dari desa. 

Meski, kata dia, saat ini merupakan pemerintahan baru yang diharapkan program dari desa bisa terus dilakukan. Dari potensi yang ada di NTT, ia bisa membawa masukan ini ke pemerintah pusat.

Abraham Liyanto meminta masukan dan data agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Terutama setiap kebijakan yang dihasilkan bisa memberi dampak lebih baik ke masyarakat desa. 

Dia menyebut mengenai UTG yang kini mungkin membutuhkan dukungan. Ia mendorong agar bisa dilakukan dengan kerja sama dengan BUMDes terdekat. 

Ia juga mendorong agar BUMDes bisa melakukan kerja-kerja yang bisa menciptakan lapangan kerja di desa. Ia teringat dengan lahirnya undang-undang desa lewat padat karya. 

"Kita bandingkan BUMDes di Jawa, Bali itu sama seperti supermarket. Penyertaan modal hampir 1 miliar," kata Abraham Liyanto. 

Abraham Liyanto heran ketika mendapat laporan bahwa ada belasan kelurahan yang turun status menjadi desa. Padahal dua bagian ini sama-sama memiliki perhatian, bahkan menurut dia, kelurahan lebih bagus. 

Abraham Liyanto meminta surat resmi dari Dinas agar dia sampaikan ke Kementerian terkait usulan mengenai desa persiapan itu. Dia mendorong agar pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya penting memberi manfaat bagi masyarakat. 

Gerakan pertama, adalah dimulai dengan pengelolaan BUMDes. Bahkan, pemberdayaan itu bisa memberi kemandirian. Dia mengkritisi agar pengelolaan antar kementerian dan Dinas bisa berjalan bersama.