PSI Soroti APBD NTT, Perlu Ada Upaya Penggunaan Anggaran untuk Kebutuhan Masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Fraksi PSI DPRD NTT menyoroti kondisi APBD Provinsi tahun 2024. Fraksi PSI mendorong agar ada upaya penggunaan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

Fraksi PSI mencatat, meski ada keterbatasan fiskal, pemerintah tetap menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,9 triliun.

Juru Bicara Fraksi PSI Debora Gemelina Arborea Lende mempertanyakan strategi pemerintah untuk mencapai target ini, terutama di tengah kondisi fiskal NTT yang terbatas.

Debora juga mengkritisi alokasi dana transfer yang bersumber dari DAU dan DAK. Menurutnya, sebagian besar DAU digunakan untuk pembayaran utang pemerintah.

"Perlu ada strategi untuk memastikan dana transfer ini juga menjawab kebutuhan masyarakat dan aparatur sipil di NTT," ujarnya saat menyampaikan pandangan umum Nota Keuangan Rancangan Anggaran APBD  NTT Tahun Anggaran 2025, pekan lalu. 

Fraksi PSI meminta Pemerintah Provinsi NTT menjelaskan langkah-langkah untuk meningkatkan perhatian dari pemerintah pusat demi kesejahteraan NTT.

Di sisi belanja daerah, Fraksi PSI menyoroti alokasi belanja modal yang dinilai terlalu kecil untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen -5,6 persen dan pengentasan kemiskinan. 

PSI juga meminta penjelasan terkait surplus belanja daerah yang mencapai Rp193 miliar, serta mencatat pentingnya penggunaan dana ini untuk mengurangi beban defisit pembiayaan netto.

Debora menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dan aspirasi masyarakat dalam menyusun Rancangan APBD 2025. 

Fraksi PSI menyatakan menerima Nota Keuangan APBD untuk dibahas lebih lanjut, seraya berharap agar kebijakan keuangan ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat NTT.

Baca juga: Anggota DPRD NTT Minta Syahbandar Dievaluasi Buntut Pungli 

Fraksi PSI berharap semua momentum ini bisa menjadi dorongan bagi generasi penerus bangsa untuk berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Benhard Menoh, melaporkan realisasi anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai rata-rata lebih dari 70 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah berhasil menembus angka 80 persen.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran, serta sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan program prioritas.

Menurut Benhard, pencapaian tersebut adalah hasil dari upaya intensif yang dilakukan pemerintah provinsi dalam memonitor penggunaan anggaran di setiap SKPD.